MTI Usul Skema Baru Logistik Bencana untuk Cegah Penjarahan

Konstruksi Media — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) merilis Policy Brief bertajuk “Solusi Logistik Kebencanaan untuk Menghindari Penjarahan”.

Dokumen ini menyoroti persoalan penjarahan yang kerap terjadi di daerah terdampak bencana sebagai dampak langsung dari keterlambatan distribusi bantuan logistik dan keterbatasan akses transportasi.

“MTI menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan semata persoalan kriminal, melainkan sinyal kegagalan sistem distribusi bantuan yang belum responsif terhadap kondisi darurat,”  mengutip kajian dokumen MTI, (07/12/2025).

Dalam latar belakang kajiannya, MTI mencatat sejumlah bencana besar di Indonesia sepanjang 2025, mulai dari banjir bandang di Aceh Tamiang, gempa di Papua, hingga banjir besar di Sumatera bagian utara. Banyaknya jalur transportasi nasional dan provinsi yang terputus membuat suplai kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan terlambat sampai ke lokasi terdampak.

Kondisi ini diperparah dengan rusaknya infrastruktur dan terhentinya operasional pasar serta jaringan ritel.

MTI menilai penjarahan terjadi akibat ketimpangan antara suplai dan permintaan yang sangat tinggi dalam situasi darurat. Ketika toko grosir dan jaringan supermarket tidak dapat diakses karena akses terputus, sementara bantuan belum tiba, masyarakat terpaksa mengambil langkah ekstrem demi bertahan hidup.

Situasi ini menunjukkan bahwa sistem logistik kebencanaan masih sangat bergantung pada jalur konvensional yang rentan terputus saat bencana.

Sebagai solusi, MTI mengusulkan mekanisme pembelian stok otomatis oleh negara dari jaringan ritel modern di wilayah terdampak atau wilayah penyangga. Skema ini memungkinkan negara segera menyerap stok barang kebutuhan pokok tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang.

Selain itu, MTI juga mendorong optimalisasi berbagai moda transportasi seperti helikopter, kapal laut, hingga pesawat tanpa awak (drone) untuk menjangkau wilayah terisolasi.

Dalam aspek implementasi dan akuntabilitas, MTI mendorong koordinasi erat antara pemerintah pusat, daerah, pemilik jaringan ritel, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Transparansi pelaporan, simulasi berkala, serta pembentukan klaster logistik bencana dinilai penting agar sistem ini dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mencegah terulangnya penjarahan di masa depan.