Menteri PU Terima Kunjungan Badan Bank Tanah, Bahas Kerja Sama Pemanfaatan Lahan untuk Infrastruktur
Pemanfaatan lahan negara yang dikelola Badan Bank Tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Konstruksi Media – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menerima kunjungan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja beserta jajaran di Kantor Kementerian PU, Kamis (10/4/2025). Pertemuan ini membahas peluang kerja sama pemanfaatan lahan negara yang dikelola Badan Bank Tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dody didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Rachman Arief Dienaputra, dan Staf Khusus Menteri Bidang Teknologi dan Kepatuhan Intern Syamsul Bachri Yusuf.
“Kementerian PU mengapresiasi peran strategis Badan Bank Tanah dalam menjaga agar aset tanah negara tetap produktif dan dimanfaatkan secara terarah. Kami terbuka untuk menjajaki kerja sama lebih lanjut guna mendorong pengembangan infrastruktur nasional,” ujar Menteri Dody.
Sementara itu, Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menjelaskan bahwa lembaganya dibentuk pada 2023 di bawah kewenangan langsung Presiden melalui sebuah komite, dengan pengawasan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN. Sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 113 Tahun 2021, Menteri PU juga merupakan anggota Komite Badan Bank Tanah.
“Tujuan utama kami adalah menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan negara, termasuk investasi strategis. Kehadiran Badan Bank Tanah mempercepat penyediaan lahan, tanpa harus melalui proses pembebasan yang memakan waktu. Kami tidak hanya menyediakan, tetapi juga mengelola dan mengendalikan penggunaan lahan,” jelas Parman.
Ia menambahkan bahwa Badan Bank Tanah saat ini memiliki aset seluas 33 ribu hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya, telah digunakan untuk mendukung proyek strategis nasional seperti penyediaan lahan 621 hektare untuk pembangunan Bandar Udara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan 6,1 hektare untuk pembangunan Hunian Modular TNI (HMT), keduanya berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Rachman Arief Dienaputra menyampaikan bahwa Kementerian PU berencana mengembangkan konsep penggabungan proyek jalan tol dengan pembangunan kawasan terpadu di atas lahan negara.
“Kami ingin mengintegrasikan pembangunan tol dengan pengembangan lahan yang tetap dimiliki negara. Pemerintah bertindak sebagai pengembang, operasional dikelola investor. Manfaat dari pengembangan ini bisa mendukung pembangunan tol lainnya, misalnya untuk menekan tarif atau memperpendek masa konsesi. Konsep ini cocok diimplementasikan di proyek-proyek seperti Tol Gilimanuk–Mengwi dan Cileunyi–Garut–Tasikmalaya,” jelasnya.
Menteri Dody menyampaikan apresiasi atas dukungan Badan Bank Tanah dalam penyediaan lahan strategis, dan menegaskan kesiapan Kementerian PU untuk memperkuat kolaborasi ke depan.
“Kolaborasi ini membuka peluang bagi negara untuk meningkatkan nilai guna tanah, sekaligus menciptakan pendapatan baru melalui skema Hak Guna Bangunan (HGB). Terima kasih atas komitmennya, kita akan lanjutkan dengan koordinasi intensif ke depan,” tandas Menteri Dody.
