Menteri PKP Gandeng Ikatan Arsitek Indonesia Kolaborasi untuk Tata Kota Bandung

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, namun ini dapat menjadi solusi terbaik pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

1 menit membaca

Konstruksi Media – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Kota Bandung, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar pertemuan strategis guna membahas penataan kawasan Kota Bandung.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menata kawasan perkotaan yang lebih layak huni dan berkelanjutan.

Menurutnya, penataan kawasan perkotaan harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun praktisi.

“Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Menteri Ara di kantor Kementerian PKP Jakarta, (13/03).

Selain itu, lanjut dia, pertemuan ini membahas berbagai aspek penting dalam penataan kawasan Kota Bandung, termasuk perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman, infrastruktur hijau, serta upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.

Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat. Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Sementara, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung telah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk.

Namun, sayangnya bangunan rumah susun tersebut justru tidak terisi penuh oleh penduduk tersebut.

“Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni,” papar Farhan.

Ke depan, hasil dari diskusi ini akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan program penataan kawasan di Kota Bandung. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan terus mengawal proses ini agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.