Menteri PKP Dorong Inovasi Pembiayaan Perumahan, Tekan Praktik Rentenir Lewat Skema Mikro

Konstruksi Media – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadiri seremoni penyerahan kunci rumah kepada warga Jawa Barat dan Kabupaten Subang. Turut hadir Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Acara yang digelar di Lembur Pakuan, kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, merupakan hasil kolaborasi antara PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dengan tajuk “Kolaborasi Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir.”

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, menjelaskan bahwa sinergi dengan PNM merupakan tindak lanjut arahan Menteri PKP untuk mempermudah dan mempercepat proses pengajuan pembiayaan, yang kini dipersingkat dari lima hari menjadi tiga hari.

“Tugas utama kami adalah menyediakan akses pembiayaan perumahan. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang terjebak pinjaman dari rentenir dengan bunga tinggi yang menjerat,” ujar Ananta.

Direktur Operasional PNM, Sunar Bakti, menambahkan bahwa PNM selama ini hanya memberikan pinjaman untuk kegiatan produktif. Melalui kolaborasi ini, pembiayaan dapat diperluas untuk mendukung renovasi tempat usaha yang berada di rumah tinggal.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengapresiasi kolaborasi SMF dan PNM ini, yang menurutnya dapat mendukung pencapaian target pemerintah di sektor perumahan.

Hingga 21 Juli 2025, BP Tapera mencatat telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp16,28 triliun untuk 141.376 unit rumah. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kontribusi terbesar, yakni 30.803 unit rumah subsidi senilai Rp3,85 triliun atau 23,45% dari total nasional.

Baca juga: Menteri Ara dan Menteri Desa PDT Siap Kolaborasi Program Perumahan di Desa

Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, turut memberikan selamat kepada warga Jawa Barat yang telah menerima bantuan pembiayaan mikro perumahan dan FLPP. Ia menyebut Kementerian PKP sebagai kementerian dengan tantangan besar, terutama dalam memenuhi target pembangunan 3 juta rumah.

“Dengan keterbatasan APBN, program perumahan membutuhkan terobosan dan kolaborasi lintas sektor. Menteri PKP saat ini memiliki kemampuan untuk membaca potensi dan menjalin sinergi dengan banyak pihak,” ujar Qodari.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti dilema penyediaan rumah di tengah keterbatasan lahan. Ia mendorong solusi melalui kredit rumah bertingkat dan pembangunan hunian vertikal.

“Banyak orang masih memiliki mindset bahwa membeli rumah itu berat. Padahal bisa dimulai dari membangun atau mencicil. Jangan takut, karena nilai aset rumah akan terus meningkat,” tegas Dedi.

Menutup acara, Menteri PKP Maruarar Sirait mengajak seluruh pihak mendukung program unggulan yang tengah diusulkan, yakni program renovasi rumah rakyat, sebagai pendamping program FLPP.

“Kami telah menyampaikan usulan ini dalam rapat kabinet resmi, dan sedang mengupayakan realisasi kredit usaha perumahan bagi pengembang agar pasokan hunian terus tersedia,” terang Maruarar.

Dalam seremoni tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan modal kepada warga Jawa Barat dan Subang, serta penyerahan simbolis kunci rumah kepada 20 penerima bantuan pembiayaan FLPP. (***)