Menteri PKP: Danantara Siap Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat
Optimisme bahwa dengan dukungan Danantara, progres Program 3 Juta Rumah ke depan akan semakin signifikan,
Konstruksi Media – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) siap memberikan dukungan penuh untuk mendanai sektor perumahan rakyat di Indonesia. Dukungan ini diarahkan untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah.
“Saya sudah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan mendapat arahan, bersama Pak Hashim, bahwa Danantara akan memberikan dukungan penuh untuk sektor perumahan. Kami akan menjajaki berbagai skema pembiayaan, baik dengan bank BUMN maupun swasta. Kami juga telah mulai berkomunikasi dengan BCA,” ujar Maruarar usai pertemuan dengan Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Kepala Danantara Rosan Roeslani di Kantor Satgas Perumahan, Jakarta, Jumat (8/5/2025).
Menteri PKP menyatakan optimisme bahwa dengan dukungan Danantara, progres Program 3 Juta Rumah ke depan akan semakin signifikan, mengingat kebutuhan akan hunian layak di Indonesia yang terus meningkat.
“Semoga dukungan Danantara bisa mendorong lebih banyak investasi di sektor perumahan, sehingga makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa memiliki rumah layak huni,” tuturnya.
Dukungan Langsung dari Presiden
Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa komitmen ini merupakan bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kebutuhan dasar rakyat kecil. Arahan presiden juga termasuk pemanfaatan aset negara, khususnya lembaga pemasyarakatan, sebagai alternatif lahan untuk perumahan rakyat.
Baca juga: Waduh! Gegara Pajak Rumah MBR, Menteri Ara Ngaku Siap Di-reshuffle
“Tadi malam saya juga mendapat masukan konkret dari Presiden soal ide brilian beliau bersama Pak Wiranto, yaitu mengubah aset strategis seperti lapas di perkotaan menjadi kawasan hunian. Ini merupakan pemikiran cerdas yang akan kami kaji lebih lanjut secara menyeluruh,” katanya.
Ia mencontohkan lokasi seperti Lapas Salemba dan Lapas Cipinang yang memiliki lahan cukup luas di pusat kota. Ke depan, lokasi tersebut akan dinilai nilai asetnya untuk kemudian dialihkan fungsinya, sementara fungsi pemasyarakatan akan direlokasi ke lokasi yang lebih sesuai.
Komitmen Tata Kelola Transparan
Maruarar menegaskan, seluruh proses akan dijalankan secara pruden dan transparan sejak awal, dengan melibatkan lembaga-lembaga pengawasan negara.
“Kami akan menyusun tata kelola yang baik, melibatkan BPKP, Kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sejak tahap perencanaan. Prinsip kami jelas: taat aturan dan transparan,” ujarnya.
Menteri PKP juga menyampaikan bahwa langkah-langkah lanjutan akan terus dilakukan, termasuk rapat koordinasi lanjutan yang telah dijadwalkan pada Rabu mendatang di Lapas Cipinang untuk membahas potensi pengalihan fungsi lahan.
“Ini baru langkah awal. Tapi perhatian Presiden kepada rakyat kecil di sektor perumahan sungguh luar biasa. Prinsip beliau jelas: kita berdiri di kaki sendiri, dengan dukungan investasi dalam negeri seperti Danantara yang sudah mendapat kepercayaan internasional,” pungkasnya. (***)
