Konstruksi Media – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para Bupati di Jawa Barat mengadakan pertemuan untuk membahas penanggulangan kawasan permukiman dan rencana pembangunan rumah panggung di Jawa Barat. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Rabu (12/3/2025).
“Kami membahas upaya mitigasi bencana di kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan sektor perumahan harus mempertimbangkan dampak lingkungan,” ujar Menteri Ara.
Dalam diskusi tersebut, Menteri Ara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan hunian yang layak, aman, dan tahan terhadap bencana.
“Kami sepakat bahwa setiap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan ini,” tegas Menteri PKP.
Menurutnya, kesiapan seluruh pihak dalam mengantisipasi banjir menjadi prioritas utama. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, sehingga tidak ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. “Penegakan hukum harus ditegakkan dengan tegas,” tambahnya.
Selain itu, Menteri Ara juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.
