Menteri Dody Tinjau Sekolah Rakyat di Solok, Perkuat Akses Pendidikan untuk Warga Miskin di Dataran Tinggi

Konstruksi Media – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Sabtu (3/5/2025). Kunjungan tersebut dilakukan bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, dan Bupati Solok Jon Firman Pandu.

Tinjauan ini bertujuan memastikan kesiapan lahan dan infrastruktur dasar untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, khususnya di wilayah dataran tinggi.

“Kami memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Ini penting agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memiliki akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujar Menteri Dody.

Calon lokasi Sekolah Rakyat di Solok akan memanfaatkan aset Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) setempat dengan luas lahan mencapai 20.480 m². Rehabilitasi akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian PUPR, dengan memaksimalkan bangunan eksisting berupa 19 ruang asrama dan 7 unit rumah dinas. Fasilitas tersebut akan menampung hingga 100 siswa.

Pekerjaan rehabilitasi juga mencakup ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, ruang tata usaha, mushola, dan ruang kepala sekolah. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp7,8 miliar.

Menteri Dody menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor dalam mewujudkan Sekolah Rakyat. “Kami mengapresiasi inisiatif dan dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Solok. Ini menunjukkan perhatian serius terhadap pendidikan di daerah, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akses pendidikan,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat di Solok merupakan bagian dari pengembangan tahap I di Provinsi Sumatera Barat. Selain di Solok, akan dibangun dua lokasi tambahan, yaitu di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Padang (20.480 m²) dan Kampus 3 Universitas Negeri Padang (9.733 m²).

Untuk tahap II, Kementerian PUPR telah melakukan survei di tujuh lokasi lainnya yang tersebar di Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Koordinasi lintas instansi terus dilakukan guna mendukung kelancaran program ini di Sumatera Barat.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri PUPR. Program ini sangat strategis dalam mendorong pemerataan pendidikan, khususnya di kawasan dataran tinggi yang selama ini terkendala akses dan fasilitas,” kata Mahyeldi. (***)