Menteri BKPM Gencar Promosi Buat Bangun IKN

Konstruksi Media — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah mengumumkan bahwa anggaran untuk proyek ini tidak tersedia dalam APBN 2025. 

Meski demikian, Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap berupaya melakukan promosi untuk investasi Pembangunan di IKN, sehingga pembangunan di wilayah tersebut terus berlanjut.

Hal tersebut disampaikan oleh, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno. Dia mengungkapkan bahwa dalam melakukan promosi untuk IKN pihaknya dibantu oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

“Kami bekerja sama dengan otorita, kami tetap komit untuk mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN,” ungkapnya ,(12/02/2025).

Dirinya mengungkapkan Kementerian BKPM akan terus mempromosikan investasi di IKN pada berbagai sektor, seperti yang sudah masuk yakni sektor perhotelan, serta rencana investasi di sektor pendidikan.

Dia menyebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sudah mencarikan calon investor asal Singapura.

“Pak Menteri (Rosan Roeslani) telah bertemu juga dengan Kepala OIKN, Pak Basuki, dan Pak Menteri juga sudah mencarikan investor yang dari Singapura sebenarnya,” tutupnya.

Anggaran Diblokir 

Sebagaimana yang sampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bahwa anggaran pembangunan IKN tahun 2025 di blokir oleh Menteri Keuangan. Pemblokiran tersebut dilakukan karena adanya efisiensk anggaran yang dilakukan oleh pemerintah sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Realisasi anggaran IKN kayanya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua,” ungkap Menteri Dody, (12/02/2025).

Pernyataan ini sontak menimbulkan spekulasi di berbagai kalangan, mengingat proyek pemindahan ibu kota ini sebelumnya digadang-gadang sebagai salah satu megaproyek strategis nasional. Dengan dana yang terbatas, pertanyaan besar pun muncul, apakah proyek ini akan tetap berjalan sesuai rencana atau justru melambat karena kendala pembiayaan?

Sejak awal, proyek IKN memang dirancang dengan skema pendanaan yang mengandalkan kombinasi APBN dan investasi swasta. Namun, dalam praktiknya, realisasi investasi dari sektor swasta tidak berjalan semulus harapan. 

Banyak investor masih menunggu kepastian regulasi, skema insentif, hingga kesiapan infrastruktur dasar sebelum berkomitmen penuh. Kondisi ini membuat beban pembiayaan pembangunan IKN kembali tertumpu pada pemerintah, yang kini justru menyatakan anggarannya tidak tersedia.

Sikap pemerintah yang berubah-ubah mengenai pendanaan IKN memunculkan pertanyaan tentang arah kebijakan pembangunan ibu kota baru ini. Di satu sisi, proyek ini tetap menjadi prioritas dengan berbagai upaya menarik investasi. 

Namun, di sisi lain, penegasan bahwa anggaran pembangunan IKN tidak ada dalam APBN memunculkan kesan bahwa pemerintah mulai berhati-hati dalam mengalokasikan dana untuk proyek yang masih kontroversial.

Tarik ulur ini tidak hanya berdampak pada progres pembangunan, tetapi juga berpengaruh terhadap berbagai sektor terkait. Kontraktor dan perusahaan konstruksi yang sudah terlibat dalam proyek ini menghadapi ketidakpastian mengenai pembayaran dan kelanjutan proyek. 

Sementara itu, sektor properti dan bisnis yang berharap mendapatkan manfaat dari pemindahan ibu kota juga harus menahan ekspansi mereka hingga ada kepastian lebih lanjut.

Namun, di balik ketidakpastian ini, ada pihak-pihak yang tetap diuntungkan. Spekulan tanah di sekitar wilayah IKN, misalnya, masih terus memperoleh keuntungan dari lonjakan harga tanah yang sudah terjadi sejak proyek ini diumumkan. 

Selain itu, beberapa perusahaan yang telah mendapatkan kontrak awal pembangunan infrastruktur dasar juga tetap memperoleh manfaat, terlepas dari lambatnya progres proyek secara keseluruhan.

Pada akhirnya, tarik ulur pembangunan IKN menunjukkan bagaimana proyek besar seperti ini sangat bergantung pada dinamika politik, ekonomi, dan investasi. Kejelasan arah kebijakan pemerintah akan menjadi faktor penentu bagi investor maupun pihak-pihak yang sudah berkomitmen dalam pembangunan ibu kota baru ini. 

Jika ketidakpastian terus berlanjut, bukan tidak mungkin proyek ini akan tersendat atau bahkan mengalami perubahan strategi yang signifikan.

Baca Juga :

• Bahas Peluang Investasi, Gubernur Aceh Terima Kunjungan Dubes UEA 
• Gelar Pertemuan dengan Mitra Industri, HDII Sebut Pentingnya Kolaborasi 
• Peran Manajemen Konstruksi Dalam Keberhasilan Green Building
• Swasta Bangun Infrastruktur, Untung Apa Buntung?
• Telah Terbit Majalah Konstruksi Media Edisi XIV 2025: Angkat Isu Efisiensi Anggaran hingga Lika-Liku Program 3 Juta Rumah