Menteri Basuki Apresiasi Pembangun Jalan Tol di Indonesia
Terima kasih kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan mudik tahun 2022 yang lalu
Konstruksi Media – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengapresiasi kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terhadap pembangunan jalan tol di Indonesia. Hal tersebut terasa ketika musim arus mudik Lebaran Idul Fitri 1443 H dengan menurunnya angka laka lantas dan korban jiwa.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Usaha Jalan Tol yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan mudik tahun 2022 yang lalu. Meski pembangunan jalan tol terus dikebut, akan tetapi pasti masih ada beberapa hambatan dan kemacetan,” ungkap Basuki dalam HUT BPJT yang ke-17 di Lombok, NTB, Selasa, (28/6/2022).
Basuki menambahkan, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi Arus Mudik 2022 menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan BPJT khususnya atas penyelenggaraan mudik yang sangat dirasakan kelancarannya.
“Kelancaran yang dirasakan dengan salah satu indikatornya yaitu turunnya angka laka lantas, dan menurun angka korban laka lantas tersebut,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Basuki, Komisi V DPR RI juga menyampaikan rasa terima kasih dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan jalan tol pada musim mudik Lebaran tahun 2022.
“Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI yang dihadiri juga oleh Ketua Umum ATI dan Sekjen ATI dan BUJT. Atas nama rakyat, Komisi V DPR RI mengungkapkan mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada para penyelenggara jalan tol atas kontribusinya dan kelancarannya,” imbuhnya.
Basuki menambahkan, ke depan tidak ada lagi yang dapat mengatur jalan tol. Hal ini dilakukan supaya tidak ricit (ruwet) dan untukhal yang bersifat sangat penting (urgent) dapat diatur mellaui Peraturan Menteri (Permen) PUPR.
Akan tetapi untuk hal lainnya agar dapat dikoordinasikan bersama oleh BPJT, BUJT dan stakeholder lainnya.
Baca Juga : Tiga Strategi BPJT Bangun Jalan Tol di Indonesia
“Ke depan saya kira untuk hal urgent dapat diatur oleh Permen PUPR dan lainnya bisa melalui remuk biasa,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala BPJT Danang Parikesit menyampaikan beberapa regulasi-regulasi penting yang berkaitan dengan tata kelola pengembangan jalan tol di Indonesia.
BPJT mencatat dari 2019-2022 telah dilaksanakan delapan (8) Peraturan Menteri yang berkaitan dengan jalan tol. Di antaranya :
Pertama, Permen PUPR nomor 28 tahun 2021 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol, ini merupakan peningkatan nilai tambah dari keberadaan rest area yang ada di jalan tol.
Kedua, Permen PUPR nomor 23 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Pengusahaan Jalan Tol Atas Prakarsa Badan Usaha.
Ketiga, Permen PUPR nomor 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol.
Keempat, Permen PUPR nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Keenam, Permen PUPR nomor 22 tahun 2020 tentang Stimulus Dalam Pengusahaan Jalan Tol Yang Terdampak Pandemi Covid-19.
Pada tahun 2020 telah diterbitkan Permen PUPR nomor 20 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol. Selanjutnya, Permen PUPR nomor 19 tahun 2020 tentang Kompensasi Atas Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Perubahan Tarif Pada Jalan Tol.
Kedelapan, Permen PUPR nomor 18 tahun 2020 tentang Transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh di Jalan tol.
“Rangkaian peraturan -peraturan Menteri akan menjaga dan memastikan bahwa tata kelola penyelenggaraan jalan tol bisa berjalan dengan baik,” ungkap Danang.
“Melalui dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak yang telah berkontribusi khususnya BUJT, kita harapkan pengalaman yang kita peroleh pada tahun 2021 bisa bermanfaat sebagai sumber informasi dan referensi,” sambungnya.
Kembali, Menteri Basuki menyampaikan catatan salah satunya tentang rest area. Untuk itu, Kementerian PUPR ingin mengajak stakeholder semua untuk mempersiapkan kantong-kantong di rest area termasuk pengaturan parkir yang sudah lama diindikasikan banyak para pengguna jalan tol ini melakukan parkir didepan kepentingan.
“Nantinya kita akan atur itu semua dan parkirannya ada di satu tempat dan memperluas cadangan parkir. Sehingga tidak ada lagi kemacetan di rest area,” imbuhnya.
Sebagaimana dikethaui, sepanjang 2015-2019 pemerintah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.400 Kilometer (Km). Meskipun targetnya waktu itu yakni sepanjang 1.870 Km.
Untuk itu, pada tahun 2020-2024 pemerintah kembali menargetkan membangun jalan tol baru sepanjang 1.567 Km, dan dari 2020-2022 ini baru yang telah beroperasi sepanjang 412 Km.
“Dengan sisa waktu 2,5 tahun ini, saya minta seluruh anggota ATI (BUJT-BUJT) untuk dapat bekerja keras melakukan percepatan penyelesaian jalan tol di berbagai ruas yang penting dan sangat ditunggu oleh masyarakat,” paparnya.
“Selain itu, kita juga telah dan akan memulai pembangunan di beberapa ruas yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, Tol Jogja-Solo, Jogja-Bawen, Gilimanuk-Mengwi, Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, termasuk tol akses IKN Nusantara yang sekarang sedang dilakukan tendernya. Ini semua akan kita kerjakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024 penyelesaiannya,” paparnya kembali.
Meski begitu, Menteri PUPR meminta agar dalam melaksanakan pembangunan jalan tol tersebut, seluruh BUJT senantiasa tetap memprioritaskan kualitas hasil pekerjaan.
“Jadi, saya kira ke depan kualitas is a most, kita pre-requsit menggunakan peralatan yang mungkin agak lebih sedikit, seperti halnya dalam pembangunan Sirkuit Mandalika. Sehingga kita akan mendapat kualitas jalan tol yang lebih baik,” tutupnya.
Baca Artikel Selanjutnya :
