Masa Pemulihan Aceh, Kementerian PU Percepat Perbaikan Infrastruktur di 14 Kabupaten/Kota
Kementerian PU mempercepat pemulihan infrastruktur dasar di Provinsi Aceh pascabencana hidrometeorologi.
Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur dasar di Provinsi Aceh pascabencana hidrometeorologi. Langkah ini menyusul penetapan status transisi dari masa tanggap darurat ke pemulihan oleh Pemerintah Provinsi Aceh yang berlaku mulai 30 Januari hingga 29 April 2026.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan komitmennya untuk memastikan infrastruktur konektivitas, air bersih, sanitasi, hingga hunian kembali berfungsi optimal. Fokus utama kementerian saat ini adalah mendukung percepatan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di 14 kabupaten/kota yang terdampak.
“Kami terus mendukung penanganan infrastruktur dasar di Aceh secara berkelanjutan. Fokus kami adalah memastikan fasilitas publik segera pulih agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal,” ujar Menteri Dody, dalam keterangannya, dikutip Selasa (3/2).
Baca Juga:
Kesadaran LOTO Masih Rendah, Dianggap Gembok Biasa
Progres Pembersihan di 203 Lokasi

Berdasarkan data hingga 30 Januari 2026, Kementerian PU telah melakukan pembersihan lumpur dan material bencana di 203 lokasi strategis, termasuk sekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas kesehatan. Hingga saat ini, sebanyak 103 lokasi telah rampung ditangani, sementara 100 lokasi lainnya masih dalam pengerjaan intensif.
Selain pembersihan bangunan, tim di lapangan juga telah mengangkut lebih dari 698 ton sampah dan lumpur dari kawasan permukiman serta akses jalan utama. Upaya ini dibarengi dengan optimalisasi layanan pada 11 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan 10 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) guna menjaga sanitasi lingkungan.
Baca Juga:
Konsumen Meikarta Masih Menunggu Refund, Bos Lippo Bantah Ada Kewajiban Tertunggak
Penanganan infrastruktur ini mencakup wilayah terdampak luas, mulai dari Aceh Timur, Aceh Tenggara, hingga wilayah pesisir seperti Aceh Barat dan Aceh Besar. Dukungan kementerian diharapkan dapat memperpendek masa pemulihan dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana serupa di masa depan.




