Hashim menjelaskan bahwa dukungan dari investor internasional, termasuk Qatar dan UEA, akan memperkuat pendanaan untuk program perumahan tersebut. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian layak, sambil menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi.
Ia menambahkan, kerja sama ini menjadi bukti nyata bahwa program pembangunan perumahan tidak hanya didukung oleh sumber daya domestik, tetapi juga mendapat kepercayaan dari komunitas internasional.
Hashim Djojohadikusumo juga menyatakan bahwa program ini akan menghasilkan 5-6 juta lapangan kerja baru. Pembangunan rumah di pedesaan yang mencapai dua juta unit akan melibatkan hingga lima juta pekerja, sementara pembangunan apartemen di perkotaan membutuhkan ratusan ribu tenaga kerja.
“Dengan adanya program ini, kami berharap masyarakat tidak perlu lagi menjadi tenaga kerja di luar negeri. Harapan Pak Prabowo adalah membuka peluang kerja di dalam negeri,” ujar Hashim dalam sebuah acara di Jakarta.
Rencana pembangunan rumah di desa akan terdesentralisasi ke 75.000 desa di Indonesia, dengan masing-masing desa dibangun 26 unit rumah. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp53,6 triliun, yang sebagian besar bersumber dari APBN. Pada tahun pertama, Rp21,6 triliun akan digunakan untuk pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan.
Pendanaan dan Kolaborasi Multi-Pihak
Anggaran program ini tidak hanya bersumber dari APBN. Menurut Buku Putih Satgas Perumahan, pendanaan juga akan melibatkan perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dana pensiun, asuransi, hingga dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp335 triliun, mencakup pembangunan rumah, rumah susun sewa, dan penataan kawasan perkotaan.
