Majalah Konstruksi Media Edisi XIV 2025: Lika-Liku Program 3 Juta Rumah
Sinergi antara BUMN dan swasta sangat penting dalam merealisasikan program perumahan ini.
“Kami akan belajar dari perusahaan besar untuk efisiensi pembelian bahan material, serta meminta dukungan produsen semen untuk memberikan diskon bagi pembangunan rumah rakyat,” ujar Maruarar.
Insentif pajak juga menjadi perhatian utama. Maruarar mengaku terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah dapat menurunkan biaya pajak pembangunan rumah. Selain itu, ia meminta pengembang rumah subsidi untuk melaporkan kendala pemecahan sertifikat di Kementerian ATR/BPN guna mengurangi biaya dan mempercepat proses pembangunan.
Untuk mempercepat pelayanan publik, Presiden Prabowo juga telah meminta agar birokrasi dipangkas tanpa mengorbankan ketentuan hukum. “Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan,” tegas Maruarar.
Selain pemanfaatan tanah sitaan, Kementerian PKP juga fokus pada strategi lain dalam pembangunan perumahan rakyat. Pembangunan rumah susun (rusun) dan renovasi rumah tidak layak huni menjadi prioritas, terutama di daerah perkotaan yang mengalami keterbatasan lahan.
Pemerintah juga sedang mempercepat regulasi terkait penyederhanaan perizinan dan pengadaan lahan. Salah satu langkah konkret yang telah diterapkan adalah central purchasing atau pembelian bahan bangunan secara terpusat guna menekan harga material. Selain itu, pemerintah berupaya memberikan insentif bagi produsen bahan bangunan dan pengembang rumah subsidi.
Artikel ini telah tayang di Konstruksi Media Edisi XIV 2025 Januari-Februari. (***)
