Infrastruktur News Sertifikasi Sustainability

LPJK Kumpulkan Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi: Bedah Risiko dan Daya Saing Konstruksi

2 menit dibaca

Konstruksi Media — Sejalan dengan perubahan besar lanskap industri konstruksi nasional, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memilih bergerak cepat dengan mengumpulkan asosiasi jasa konstruksi terakreditasi dalam forum Coffee Morning mengangkat tema “Diskusi Arah Pengembangan Jasa Konstruksi dan Program Kerja LPJK Periode 2025-2029”.

Agenda ini bukan sekadar silaturahmi pasca-Idul Fitri 1447 H, tetapi menjadi langkah awal membaca ulang arah pengembangan jasa konstruksi nasional di tengah tekanan efisiensi proyek, risiko hukum, dan tuntutan daya saing yang semakin tinggi.

Coffee Morning ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU, Riky Aditya Nazir, S.T., M.T., dan juga para Asosiasi jasa konstruksi tersertifikasi dari mulai Asosiasi Badan Usaha, Profesi hingga Rantai Pasok Jasa Konstruksi.

Ketua LPJK, Insannul Kamil, mengungkapkan bahwa sektor jasa konstruksi tidak lagi bisa berjalan dengan pendekatan lama.

Menurutnya, LPJK bersama asosiasi harus menentukan apakah akan tetap menjalankan pola business as usual atau berani merumuskan pendekatan baru yang lebih sesuai dengan perubahan zaman. Bagi LPJK, jawaban atas perubahan tersebut justru berada di tangan asosiasi sebagai pelaku yang bersentuhan langsung dengan dinamika lapangan.

“[Forum] ini menjadi penting karena LPJK saat ini menaungi ekosistem yang sangat besar, yakni sekitar 98 ribu badan usaha jasa konstruksi dan lebih dari 500 ribu tenaga kerja bersertifikat. Skala tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan LPJK akan berpengaruh langsung terhadap kualitas proyek nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tata kelola rantai pasok konstruksi,” ungkap Ir. Insannul Kamil, Kamis, (09/04/2026).

Fenomena yang kini semakin terasa adalah meningkatnya kompleksitas risiko proyek. Pelaku usaha tidak hanya berhadapan dengan tekanan biaya dan jadwal, tetapi juga eksposur persoalan kontrak yang kerap berujung pada sengketa hukum.

Ia menambahkan, dalam konteks ini, LPJK melihat perlunya peran lebih kuat dalam membangun literasi tata kelola proyek, mitigasi risiko, dan pemahaman hukum kontraktual bagi seluruh anggota asosiasi.

Selain itu, isu TKDN dan penguatan rantai pasok dalam negeri juga menjadi perhatian utama. Di satu sisi, proyek nasional dituntut semakin berpihak pada produk dan jasa lokal.

Namun di sisi lain, kesiapan vendor, kualitas material, serta efisiensi biaya masih menjadi tantangan yang harus dijawab secara bersama oleh badan usaha, asosiasi profesi, dan rantai pasok tersertifikasi.

Dari perspektif bisnis, konsolidasi ini menunjukkan bahwa LPJK tengah membaca ulang peta daya saing industri konstruksi. Persaingan ke depan bukan hanya soal memenangkan tender, tetapi juga kemampuan menjaga kualitas, mengelola risiko, memastikan kepatuhan, dan meningkatkan kompetensi SDM.

Dalam kondisi margin proyek yang semakin tipis, aspek profesionalisme menjadi penentu utama keberlanjutan usaha.

Yang menarik, forum ini dikemas dalam nuansa setara dan cair. LPJK ingin membangun suasana bahwa lembaga ini adalah rumah bersama seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, asosiasi diharapkan dapat menyampaikan persoalan nyata di lapangan, mulai dari sertifikasi, kendala regulasi, hingga isu sensitif yang selama ini menjadi bottleneck industri.

Pendekatan kolaboratif ini sekaligus menjadi sinyal awal arah kepengurusan LPJK periode 2025–2029. Di bawah kepemimpinan Insannul Kamil, LPJK tampak ingin bergerak lebih dekat dengan realitas bisnis dan operasional sektor konstruksi, sehingga kebijakan yang lahir tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha.

Pada akhirnya, Coffee Morning ini menjadi fondasi penting untuk menyusun program kerja LPJK lima tahun ke depan. Jika konsolidasi dengan asosiasi berjalan konsisten, LPJK berpeluang menjadi katalis utama transformasi jasa konstruksi nasional lebih kuat dalam mitigasi risiko, lebih sehat dalam tata kelola, dan lebih kompetitif dalam menghadapi tantangan industri masa depan.