LKPP Tegaskan Pembangunan IKN Gunakan Produk Lokal
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, LKPP telah menerbitkan Peraturan terkait pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang pro terhadap Produk Dalam Negeri.
Konstruksi Media – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, untuk terus menggunakan produk lokal.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, LKPP telah menerbitkan Peraturan LKPP terkait pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa IKN yang semangat utamanya adalah pro Produk Dalam Negeri (PDN) dan usaha mikro-kecil/UMK serta koperasi,” ungkap Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas usai penandatanganan kontrak pembangunan IKN, Selasa, (30/8/2022).
Anas juga mengapresiasi progres pembangunan IKN yang sudah tercapai hingga saat ini. Selain itu, pihaknya juga mendukung pembangunan IKN bukan hanya pembangunan fisik semata, namun juga mempersiapkan tumbuhnya titik-titik ekonomi baru.
Dia menilai penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan IKN yang dilakukan oleh Kementerian PUPR merupakan sebuah momentum percepatan pemerataan ekonomi Indonesia. Sebagaimana diketahui, penandatanganan kontrak secara simbolis terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN dilakukan di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (29/8/2022) lalu.
Pihaknya juga mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah berkomitmen mengakomodasi dan mengoptimalkan PDN dan UMK-Koperasi dalam pembangunan IKN ke depannya.
“Misalnya marmer tidak perlu dari luar negeri. Lalu AC, lampu, dan sebagainya yang digunakan di IKN, harus produk dalam negeri. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi, termasuk harus melibatkan UMKM-UMKM dan pelaku usaha Kalimantan,” terang Anas.
Menurutnya satu hal yang juga menjadi catatan penting dalam Peraturan LKPP terkait pengadaan di IKN yakni semangat keberpihakan kepada PDN dan UMK-Koperasi.
Baca Juga : Lokal Jadi Prioritas, LKPP Bekukan 13.600 Produk Impor
“Ini sekaligus menjadi bukti bahwa, sekali lagi, pembangunan IKN Nusantara bukan semata-mata soal pemindahan fisik ibukota, tetapi yang jauh lebih penting: transformasi paradigma tentang Indonesia Maju yang inklusif, termasuk dalam hal pengadaan barang/jasanya yang memberi dampak ke pemerataan ekonomi melalui PDN dan UMK-Koperasi,” tutupnya.
Bangkit Dari Keterpurukan
Kepala LKPP juga mengungkapkan bahwa pembangunan IKN bisa menjadi momentum pengungkit Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi covid-19.
“Kita harus optimistis. Saat ini pemulihan ekonomi berjalan on the track. Pengendalian inflasi, kinerja nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk jajaran yang terbaik di Asia. Ini momentum, menyuntikkan semangat bagi kita untuk menjadikan IKN sebagai daya dongkrak untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, ekonomi yang inklusif, ekonomi yang Indonesia Sentris,” ujarnya.
Di menegaskan, saat ini LKPP terus mempercepat pengembangan e-Katalog. Sedikitnya saat ini telah ada 843.145 produk tayang di e-Katalog.
“Jumlah penyedia skala kecil-menengah telah mencapai 12.740 pelaku usaha, sudah melampaui penyedia skala besar yang mencapai 5.809 pelaku usaha,” tutupnya.
Baca Artikel Selanjutnya :
