LKPP Audiensi ke KPK, Mitigasi Pencegahan Korupsi Proses Pengadaan
Untuk mencegah terjadinya praktik korupsi memerlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Konstruksi Media – Upaya melakukan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Audiensi tersebut, dilakukan oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi didampingi jajaran Pejabat Tinggi Madya LKPP dengan Ketua KPK Firli Bahuri.
Hendi sapaan akrabnya Kepala LKPP, dia mengatakan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi memerlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Sebab, kata dia, sektor pengadaan barang/jasa (PJB) yang merupakan salah satu titik yang paling rentan terjadinya tindak korupsi.
Terdapat beberapa permasalahan proses PBJ yang menjadi titik rawan terjadinya korupsi. Dia menambahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 ada beberapa target yang disampaikan Presiden, yaitu LKPP diharapkan dapat menyusun regulasi yang transparan sehingga dapat menekan potensi korupsi, peningkatan transaksi belanja PDN dan keterlibatan UMKM secara penuh dalam PBJP.
“Pak Presiden mengharapkan UMKM dapat terlibat penuh dalam PBJP, minimal 40% yang ditargetkan dapat terlibat, namun saat ini realisasinya sampai akhir 2022 masih 34,5% yang terlibat,” terang Hendi saat audiensi dengan Ketua KPK di Kantor KPK, Jakarta, Jumat, (06/01/2023).
Baca Juga : Lewat Katalog Elektronik, Kepala LKPP Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Dia melanjutkan dari potensi transaksi belanja yang tercatat di RUP tahun 2022 diharapkan 400 Triliun adalah belanja PDN.
“Hasil evaluasi LKPP di akhir tahun 2022 mencatat dari 410 Triliun ada 78% yang merupakan PDN. Peningkatan yang terhitung spektakuler adalah pada produk tayang di Katalog Elektronik yang tercatat mencapai 2,4 juta produk di akhir tahun 2022 setelah sebelumnya hanya terdapat sekitar 52.000 produk di awal tahun 2022. Angka ini akan ditargetkan naik menjadi 5 juta produk sampai akhir tahun 2023 dengan rencana menambahkan beberapa pekerjaan konstruksi dalam Katalog Elektronik,” ungkapnya.
Selain itu, yang juga sangat penting yakni terkait integrasi data sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
Menurut, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta selama ini LKPP sudah berusaha membangun sistem yang berfungsi bak pipa namun sayang sekali belum banyak data yang bisa “mengalir”.
Setya Budi menambahkan masih banyak transaksi yang terjadi di luar sistem sehingga memicu masih banyak terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di lapangan. Karena terjadi di luar sistem, transaksi-transaksi tersebut tidak dapat dimonitor, maka akan diupayakan semua tercatat dalam sistem.
“LKPP memerlukan dukungan dari KPK dan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong komunikasi dengan K/L/PD agar lebih kooperatif dalam mencatatkan transaksi belanja dalam sistem yang sudah disediakan,” beber dia.
Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri menyambut baik audiensi tersebut. Dia juga telah mengusulkan adanya sistem pengadaan nasional kepada Presiden.
“Saya sudah pernah menyampaikan ide untuk menekan angka korupsi dalam pengadaan barang/jasa melalui sistem pengadaan yang dapat mengintegrasikan mulai dari proses terima anggaran sampai berita acara serah terima pekerjaan,” kata Firli.
Menurutnya, integrasi sistem ini tentu akan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya dari LKPP dan KPK namun juga direncanakan akan melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.
Baca Artikel Selanjutnya :
