Konstruksi Media — Kota Lhokseumawe resmi ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Onshore Receiving Facility (ORF) untuk pengolahan minyak dan gas dari Blok Andaman, khususnya dari Sumur Tangkulo-1.
Penetapan ini diumumkan dalam rapat koordinasi di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (15/7/2025), yang dihadiri para pemangku kepentingan sektor energi nasional dan daerah.
Langkah strategis ini menandai penguatan peran Aceh dalam rantai industri migas nasional. Selain membuka peluang investasi, proyek ORF juga diharapkan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan infrastruktur di wilayah utara provinsi.
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar, perwakilan SKK Migas, Kementerian ESDM, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Harbour Energy, serta tokoh migas Aceh Azhari Idris.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar menyampaikan komitmen agar masyarakat lokal menjadi bagian utama dalam proyek strategis ini. Ia meminta agar minimal 80 persen tenaga kerja permanen yang mengoperasikan ORF berasal dari Lhokseumawe atau Aceh secara umum.
“Mereka harus dipersiapkan sejak dini melalui pelatihan teknis yang sesuai kebutuhan industri. Kami juga mendorong agar biaya pelatihan ditanggung kontraktor pelaksana dengan persetujuan SKK Migas,” ujar Sayuti.
Ia menekankan bahwa pelibatan tenaga kerja lokal bukan sekadar aspek ekonomi, tapi juga strategi sosial agar masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap proyek. Sayuti mencontohkan keberhasilan Blok A di Aceh Timur, di mana pemuda-pemuda lokal dikirim ke Cepu untuk pelatihan sebelum dipekerjakan permanen oleh Medco.
Baca juga: Diambil Alih Pertamina, Produksi Migas Blok Rokan Dipastikan Stabil
Selain tenaga teknis, Sayuti mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai posisi pendukung seperti satuan pengamanan, layanan katering, kebersihan, hingga outsourcing. Ia mengusulkan agar proses rekrutmen dilakukan transparan dengan melibatkan DPMPTSP & Naker Kota Lhokseumawe.
Sebagai bentuk kesiapan daerah, Pemkot Lhokseumawe telah merancang program pelatihan keterampilan kerja sektor migas melalui APBK. Program ini bertujuan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal dalam industri energi yang kompetitif.
Sayuti juga mendorong agar kontraktor lokal dan BUMD, khususnya PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL), dilibatkan dalam proses Engineering, Procurement, and Construction (EPC) proyek ORF.
Ia menegaskan pentingnya pengelolaan Participating Interest (PI) secara adil dan proporsional sesuai regulasi Kementerian ESDM agar daerah memperoleh manfaat jangka panjang dari sumber daya alam.
Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah. “Kami menyambut baik semangat kolaborasi dari Pemerintah Aceh dan Pemkot Lhokseumawe. Mubadala siap memastikan proyek berjalan lancar dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutannya menegaskan bahwa pengelolaan sektor migas harus dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam forum itu turut dibahas pula rencana menjadikan Lhokseumawe sebagai shorebase untuk mendukung logistik proyek-proyek migas lepas pantai di wilayah utara. Jika terealisasi, Lhokseumawe akan semakin strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis energi di Aceh. (***)
