Lawan Rentenir, Menteri PKP Luncurkan Pembiayaan Mikro Perumahan di Majalengka
Banyak warga yang terjerat pinjaman dari rentenir, termasuk fenomena “Bank Emok”
Konstruksi Media — Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan program Pembiayaan Mikro Perumahan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Program ini menjadi terobosan penting dalam memperluas akses pembiayaan rumah yang aman, terjangkau, dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Masa negara kalah sama rentenir? Ayo bersama kita lawan rentenir,” tegas Maruarar saat peluncuran program di Alun-Alun Majalengka, Minggu (1/6/2025).
Menurutnya, banyak warga yang terjerat pinjaman dari rentenir, termasuk fenomena “Bank Emok”, istilah lokal untuk praktik pinjaman informal kelompok yang tidak diawasi secara hukum dan menjerat masyarakat dengan bunga tinggi.
Melalui kolaborasi antara Kementerian PKP, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), BP Tapera, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank BJB, dan Pemkab Majalengka, program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memerangi praktik rentenir serta mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini juga menyasar segmen informal yang selama ini kesulitan mengakses KPR konvensional, seperti buruh pabrik, pengepul barang rongsokan, dan guru swasta yang tidak memiliki slip gaji.
Baca juga: Menteri PKP: Danantara Siap Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada beberapa penerima manfaat KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang kini diklaim telah meningkat hingga 1.100 persen pada era kepemimpinan Presiden Prabowo.
Sebagai bentuk konkret dukungan, Maruarar meminta PNM dan Bank BJB segera menyiapkan skema pembiayaan yang efisien dan ramah masyarakat.
“Ke depan, PNM akan mencairkan pinjaman dalam waktu dua hari dengan bunga hanya 1,5 persen per bulan. Sementara Bank BJB juga sedang menyiapkan program serupa, yang dapat menjadi alternatif dari pinjaman rentenir yang bisa mencapai 30 persen per bulan,” ujarnya.
Langkah ini, menurut Maruarar, menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan keadilan ekonomi dan sosial melalui pembiayaan perumahan yang inklusif, berkeadilan, dan bebas dari eksploitasi bunga mencekik. (***)
