Konsultan di IKN Bukan Robot…

Konstruksi Media, Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memerlukan peran konsultan untuk mengawal pembangunannya agar memenuhi target yang telah ditentukan. Pada malam pergantian tahun, digelar acara malam pergantian tahun 2023 ke 2024 di IKN yang dihadiri oleh Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.

“Malam ini ada berbagai hidangan yang kami siapkan. Ada kambing guling, bakso, mie ayam favorit, tongseng, dan masih banyak lagi. Silakan menikmati,” kata Iwan Suprijanto saat memberikan kata sambutan dalam acara malam pergantian tahun 2023 ke 2024 di IKN, Minggu (31/12/2023) tengah malam.

Kehadiran Iwan di malam pergantian tahun di IKN, khusus untuk memberikan semangat kepada para karyawan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR yang terus bekerja keras dalam upaya mengawal proses pembangunan IKN.

Baca juga: Peran Penting Konsultan Dalam Proyek Pembangunan

“Kami dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama satu tahun ini di IKN. Tidak ada kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga. Terima kasih dan Selamat Tahun Baru 2024,” ucap Iwan sebagaimana video berdurasi 3.8” yang diterima redaksi Konstruksi Media.

Proses pembangunan yang berlangsung di IKN memang terbilang cepat. Ketika Konstruksi Media berkesempatan mengunjungi Titik Nol Nusantara pada Agustus 2022, IKN masih didominasi kawasan hutan. Hanya Bendungan Sepaku Semoi yang sudah tampak berjalan pembangunannya.

Namun kini, progres pembangunan infrastruktur dasar di IKN sudah mencapai 60%. Sungguh luar biasa cepat. Di sana kini sudah berdiri Istana Negara dan Kantor Presiden yang ditargetkan rampung pengerjaannya pada Juli 2024.

Lalu ada juga kantor kementerian dan bahkan Rumah Tapak Jabatan Menteri. Pemerintah memang menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang berada di Zona 1 A, selesai pada Agustus 2024. Sesuai amanah UU No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Presiden RI akan melaksanakan Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN.

Di luar kawasan KIPP, sebelumnya telah dibangun 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN. HPK mampu menampung sebanyak 14.736 orang pekerja konstruksi. 

Di sana lah, belasan ribu pekerja menginap setiap hari selama proses pembangunan di IKN berjalan. Mereka tidak diperkenankan pulang sebelum seluruh proyek pekerjaan selesai, sebagaimana disampaikan Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto secara tidak langsung saat memberikan kata sambutan dalam acara malam pergantian tahun.

Toh, dibalik kekaguman atas pembangunan IKN yang terbilang super cepat, suara jeritan para pekerja pun menggema hebat.

Lewat tulisan bertajuk “Kuproy IKN: Tidak Libur dan Susah Air,” Harian Kompas edisi Rabu, 3 Januari 2024 hal 3 mengupas bagaimana para pekerja di IKN itu sebenarnya menjerit.

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp26,7 Triliun untuk Pembangunan IKN Tahun 2023

Sejumlah kuli proyek atau Kuproy yang diwawancarai Kompas, merasa sudah jenuh dengan kondisi kerja yang tidak memadai. Tetapi mereka memilih untuk tetap bertahan.

Kondisi para pekerja, sebagaimana diulas Kompas dan secara tidak langsung disampaikan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, berimbas pada konsultan.

Beberapa konsultan besar yang telah bekerja di IKN, mengemukakan keluhan mereka. Ada beberapa hal mendasar yang kemudian menjadi penyebab kenapa IKN tidak  seksi lagi bagi konsultan nasional.

Sebagaimana dibeber Peter Frans dari CEC, setidaknya ada empat hal yang menjadi pemantik kenapa IKN tidak menarik bagi para konsultan nasional.

Pertama, katanya, billing rate di IKN lebih rendah dibanding DKI Jakarta yang selama ini menjadi acuan dalam hal indeks billing rate di Indonesia.

Menurut mantan Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) ini, billing rate IKN seharusnya remote seperti halnya Aceh dan Papua yang memiliki indeks billing rate 1,3-1,4. 

Sebagaimana diketahui, remunerasi minimal bagi tenaga konsultan konstruksi diatur dalam Keputusan Menteri PUPR No 897/KPTS/M/2017.

Remunerasi minimal dalam beleid ini ditetapkan Rp18 juta sampai dengan Rp77 juta per bulan, tergantung pada masa pengalaman, jenjang, dan strata kependidikan.

Remunerasi tenaga konsultan konstruksi di DKI Jakarta menjadi acuan dengan indeks 1.  Sementara itu, besaran remunerasi di luar DKI akan dikalikan dengan indeks standar remunerasi minimal per provinsi. Aceh, Kepualauan Riau, Sulawesi Utara, Papua, dan Papua Barat tercatat memiliki indeks di atas 1.

“Sementra, billing rate di IKN itu sediri berada di bawah DKI Jakarta atau memiliki indeks di bawah  1,” kata Peter Frans yang juga Direktur Utama PT Ciriajasa Engineering Consultants (CEC) ini kepada konstruksimedia.co.id, Selasa (2/1/2024).

Baca juga: Bakal Rampung pada 2024, Bagaimana Progres Pembangunan Tahap I IKN Nusantara?

Remunerasi yang layak berdampak langsung terhadap kualitas pekerjaan konstruksi. Dengan remunerasi yang layak, pengawasan yang dilakukan konsultan akan ketat sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan.

Penyebab kedua, sambung Peter, rata-rata tenaga ahli requirementnya lebih rendah yaitu cuma 3 tahun. Lalu yang ketiga tidak ada lembur dan keempat tidak boleh pulang selama kontrak/tidak ada home leave.

“Hal-hal ini akan menggerus biaya operasional kita sebagai konsultan. Misalnya kita harus memulangkan pekerja setiap tiga bulan sekali. Semua biaya harus ditanggung konsultan. Kami dari Forum Konsultan IKN berniat menyurati presiden bahwa IKN sekali lagi, tidak seksi lagi bagi konsultan,” kata Peter.

Menurut Peter, kalau IKN dikerjakan konsultan asing, pasti biayanya 15 kali lipat. “Sekarang biaya hidup di IKN sangat mahal, Pak. Rumah saja sangat mahal,” katanya.

Sebagaimana halnya para pekerja, konsultan di IKN juga bukan robot. (Hasanuddin)