Konstruksi Media – Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari, Ak., M.H., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan proyek konstruksi, khususnya melalui optimalisasi fungsi Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB) sebagaimana semangat dalam Kontrak FIDIC.
Dalam paparannya pada PADSK–SCLI International Conference 2025, Agustina menyampaikan bahwa keberhasilan proyek konstruksi tidak hanya diukur dari hasil fisik yang diserahkan tepat waktu, tetapi juga dari aspek tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Menurutnya, fungsi DAAB yang menekankan pada pencegahan sengketa (avoidance) harus dijalankan dalam semangat kolaborasi semua pihak.
Ia menggarisbawahi bahwa tantangan dalam tata kelola proyek infrastruktur sangat kompleks, mulai dari kesalahan perhitungan teknis, lemahnya prosedur kontrak, hingga pengawasan yang kurang optimal. Berdasarkan data BPKP, pada semester I tahun 2025 saja, terdapat nilai koreksi audit mencapai Rp203 miliar, dari berbagai proyek strategis nasional seperti bendungan, jalan tol, pembangkit listrik, dan proyek multiyears. Permasalahan ini seringkali bersumber pada kelemahan dalam penyusunan kontrak, kepatuhan terhadap regulasi, serta penggunaan indeks harga dan faktor biaya yang tidak tepat.
Dalam konteks penyelesaian sengketa, Agustina menyampaikan bahwa berbagai penyebab sengketa dalam proyek konstruksi dapat berasal dari semua pihak yang terlibat. Dari sisi pemberi kerja atau klien, sengketa sering muncul akibat keterlambatan pembayaran, perubahan syarat secara sepihak, serta komunikasi yang buruk. Di sisi kontraktor, sengketa muncul akibat kesalahan dalam estimasi biaya awal, klaim yang tidak lengkap, dan pembagian risiko yang tidak jelas. Sedangkan dari pihak konsultan, sengketa dapat timbul karena kelemahan dalam penyusunan kontrak, administrasi yang buruk, dan ketidaksesuaian dalam daftar volume pekerjaan.
Baca juga: Konferensi Internasional PADSK–SCLI 2025: Menuju Proyek Konstruksi Bebas Sengketa
Menghadapi berbagai risiko tersebut, BPKP mendorong pendekatan lintas sektoral yang lebih terintegrasi. Kolaborasi antara auditor, kontraktor, klien, pemasok, serta lembaga dispute board harus diperkuat. BPKP sendiri terus terlibat aktif dalam pengawasan proyek-proyek infrastruktur, termasuk dalam melakukan audit terhadap klaim, penyesuaian harga, dan perhitungan potensi kerugian negara.
Agustina menjelaskan bahwa FIDIC Rainbow Series (khususnya Yellow dan Silver Book), termasuk Pink Book (MDB Harmonized), telah menjadi acuan umum dalam proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia yang dibiayai oleh APBN, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pinjaman bank pembangunan internasional, maupun oleh BUMN. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan auditor sejak tahap awal sangat penting, termasuk penunjukan DAAB lokal yang memahami hukum nasional, serta perlunya menjadikan opini DAAB sebagai pertimbangan dalam proses audit dan pengambilan keputusan.
Ia juga menekankan bahwa seluruh kontrak FIDIC memuat klausul hukum dan bahasa yang menegaskan bahwa kontrak tunduk pada hukum nasional yang berlaku. Oleh karena itu, penyelarasan antara praktik kontrak internasional dan ketentuan hukum nasional mutlak diperlukan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai kaidah.
Menutup paparannya, Agustina menyampaikan bahwa kekuatan sejati sebuah proyek konstruksi tidak hanya terletak pada kontrak yang ditandatangani, tetapi pada kolaborasi yang dibangun. Setiap pemangku kepentingan harus menjadi kekuatan aktif dalam membentuk keberhasilan proyek dan mencegah timbulnya konflik di kemudian hari. (***)
