Ketua PAP KPBU di HUT ke-46 INKINDO: Reformasi Inovatif dan Kolaboratif Jadi Kunci Dorong Infrastruktur Berbasis KPBU
Perlunya konsultan dan profesional KPBU untuk lebih adaptif terhadap konteks pembangunan nasional yang semakin berorientasi pada outcome Joni, Sekretaris Majelis Pakar The HUD Institute
Konstruksi Media — Ketua Umum Perkumpulan Ahli Profesional Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (PAP KPBU), Prof. Dr. Herawati Zetha Rahman, S.T., M.T., menegaskan pentingnya reformasi pemikiran dalam pembangunan infrastruktur berbasis KPBU. Dalam paparannya pada peringatan HUT ke-46 INKINDO, Herawati menyoroti perlunya konsultan dan profesional KPBU untuk lebih adaptif terhadap konteks pembangunan nasional yang semakin berorientasi pada outcome, kolaborasi lintas sektor, serta diversifikasi pendekatan pembiayaan.
“Pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bukan sekadar angka. Ada lima prioritas strategis infrastruktur yang menopangnya, mulai dari ketahanan pangan dan air, energi bersih, konektivitas merata, digitalisasi, hingga kota tangguh iklim,” ujar Herawati.
Infrastruktur Tidak Lagi Sekadar Beton dan Aspal
Herawati menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan infrastruktur ke depan tidak lagi berpusat pada betonisasi semata, seperti jalan tol atau gedung-gedung fisik, tetapi berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang.
“Sekarang kita fokus pada dampak. Misalnya, ketahanan pangan bukan hanya soal produksi beras, tapi juga termasuk pangan hewani, pengelolaan terasering, dan pemanfaatan air melalui SPAM dan bendungan. Semua ini perlu diintegrasikan dalam strategi besar pembangunan,” jelasnya.
Energi bersih pun menjadi sorotan. Menurut Herawati, target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 membutuhkan dukungan infrastruktur yang relevan, seperti PLTA, energi surya terapung, hingga teknologi waste to energy. Ia mencontohkan penggunaan RDF (refuse-derived fuel) yang sudah diadopsi di Surabaya dan Bantar Gebang untuk mengubah sampah menjadi energi dan digunakan oleh pabrik semen sebagai off-taker.
Menata Ruang, Menata Masa Depan
Herawati menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus selaras dengan tata ruang. “Jangan asal bangun jalan. Harus jelas konteksnya — apakah untuk zona industri, kawasan ekspor, atau wilayah hinterland. Konektivitas harus menyatu dalam struktur ruang,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan perlunya pembenahan sistem transportasi publik sebagai prioritas, termasuk memikirkan ulang skema subsidi. “Saya pribadi melihat bahwa subsidi seharusnya tidak lagi pada BBM, tetapi pada transportasi publik agar bisa menurunkan harga tiket dan memperluas akses,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa studi-studi sedang dilakukan untuk menghidupkan kembali jalur kereta dan komuter di kota-kota besar maupun wilayah Sumatera.
Konsultan Tak Bisa Lagi Hanya Andalkan LPSE
Dalam suasana penuh semangat, Herawati juga memberikan tantangan kepada para konsultan untuk tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah melalui LPSE.
“Jangan terlalu mengandalkan LPSE. Kita harus mulai berani menggagas proyek kolaboratif. Misalnya, menawarkan skema kerja sama ke pemerintah daerah: kami rawat jalannya, tapi pinjam lahan untuk usaha produktif seperti kafe atau pusat UMKM. Semuanya harus transparan dan legal. Ini sejalan dengan semangat KPBU,” tegasnya.
Ia mencontohkan model sukses seperti Hotel Ambarrukmo di Yogyakarta yang dibangun lewat konsesi 30 tahun antara swasta dan pihak Kesultanan, dan kini menjadi salah satu ikon properti di DIY.
Aset Terlantar Bisa Jadi Potensi Emas
Herawati juga menyinggung banyaknya aset pemerintah yang tidak terkelola optimal. “Gedung pemerintah banyak yang terbengkalai, tanah HGU luas tapi tak produktif. Konsultan dan mitra KPBU bisa masuk ke celah ini. Jangan terkungkung SBU. Selama ada itikad baik, transparan, dan memberi manfaat publik, semua bisa dibicarakan,” jelasnya.
Ia pun mendorong INKINDO dan asosiasi lainnya untuk menjalin divisi kemitraan investasi, membangun komunikasi dengan Dubes, Kadin, hingga mitra internasional demi mendorong proyek KPBU dari hulu ke hilir.
“Reformasi pembangunan infrastruktur bukan cuma urusan teknis, tapi urusan keberanian mengusulkan ide. Pemerintah pusat tidak tahu semua detil kondisi daerah. Teman-teman di lapangan yang tahu, jadi mulai dari ide sederhana saja, tapi kolaboratif,” pungkasnya.
Infrastruktur untuk Indonesia Emas 2045
Pemaparan Herawati menegaskan bahwa peran profesional KPBU sangat krusial untuk menjawab tantangan pembangunan yang kompleks. Dengan visi Indonesia Emas 2045, semua pihak ditantang untuk lebih agile, kolaboratif, dan inovatif.
“Semoga INKINDO dan seluruh mitra KPBU semakin jaya, menjadi katalis dalam menciptakan infrastruktur yang handal, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Untuk pertanyaan lanjutan atau publikasi tambahan, naskah ini dapat disesuaikan menjadi feature majalah atau rilis resmi PAP KPBU. (***)
