Ketua Komisi V Dorong TKDN dalam Pembangunan IKN
Dia berharap seluruh pembangunan gedung-gedung di IKN dapat melibatkan seluruh stakeholder, asosiasi dan pengusaha jasa konstruksi dalam negeri.
Konstruksi Media – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memanfaatkan produk lokal yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi.
“Kami di DPR mendorong seluruh pembangunan yang ada di Indonesia seperti IKN untuk mengutamakan kekuatan komponen lokal, komponen-komponen yang kandungan TKDN-nya tinggi,” terang Lasarus disela-sela pembukaan pameran IndoBuldTech Ke-21 tahun 2022 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu, (16/11/2022).
Dalam sambutannya, dirinya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pameran ini yang didukung penuh oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR dan para mitra asosiasi profesi dan tenaga ahli, serta para stakeholder.
Dalam kesempatan tersebut dirinya menyampaikan beberapa hal terkait pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia.
“Yang pertama yang saya ingin sampaikan yakni saat ini pemerintah sedang fokus terkait dengan pembangunan IKN,” ujarnya.
Menurutnya, IKN ini tentu akan banyak dilakukan pembangunan konstruksi dan hari ini dalam pameran ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan konstruksi dalam pembangunan IKN ke depan.
Baca Juga : IndoBuildTech Premier Exhibition Kembali Digelar di BSD
“Saya berharap seluruh pembangunan gedung-gedung di IKN dapat melibatkan seluruh stakeholder, asosiasi dan pengusaha jasa konstruksi dalam negeri,” papar dia.
Dia sedikit bercerita, belum lama ini baru pulang dari Australia untuk melakukan studi dan mendengarkan cerita bagaimana dulu Canberra (Australia) itu dibangun.
“Yang kami temukan hal berharga dalam kunjungannya studi tersebut yakni terkait dengan konsistensi tata ruang,” tuturnya.
Akan tetapi, dia mengungkapkan, berbeda dengan Canberra, di Indonesia terkait soal tata ruang masih memiliki perbedaan antar pusat dan daerah.
“Kalau di Indonesia beda pejabat, beda kebijakan untuk tata ruang. Dan terkait IKN ini memang saya melihat di UU IKN itu kita belum kunci soal tata ruang. Karena membangun tata ruang adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Juga pembangunan IKN bukan hanya sekadar memindahkan ibu kota berbasis UU nomor 26 tahun 2007. Tapi kita juga memindahkan skala tata ruang yang baru terkait dengan Ibu Kota Negara ini,” jelas dia.
Selain itu, yang perlu dicermati adalah pemenuhan sistem rantai pasok terkait dengan pembangunan jasa konstruksi ini.
“Kami dari DPR berharap kepada LKPP. Kan semuanya sekarang sistemnya sudah e-catalog ya, ini betul-betul bisa berkeadilan terkait dengan rantai pasok,” katanya.
“Saya berkali-kali sudah berdiskusi dengan pak Azwar Anas kepala LKPP yang belum lama ini diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), terkait dengan e-catalog,” sambung Lasarus.
Menurutnya, ada banyak keluhan dari teman-teman terkait dengan e-catalog. Mereka bilang agak sulit mengakses e-catalog ini.
“Oleh karena itu saya berharap LKPP mencermati ini secara baik, karena DPR mendorong penuh terhadap penggunaan produk lokal,” tutupnya.
Baca Artikel Selanjutnya :
