Konstruksi Media – Ketua Indonesian Steel Structure Center (ISSC), Budi Harta Winata, mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk stop masuknya baja impor, terutama dari Vietnam dan Tiongkok. Menurutnya, arus baja konstruksi impor telah mengganggu rantai pasok nasional dan mengancam puluhan ribu tenaga kerja lokal di sektor konstruksi baja.
Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar dan Forum Bisnis bertema “Membangun Negeri Melalui Inovasi, Keselamatan dan Berkelanjutan Konstruksi dengan Solusi Baja Unggul” yang digelar ISSC di Hotel Lumire, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
“Konstruksi baja impor ini mengganggu rantai pasok dalam negeri. Dampaknya tidak hanya pada material utama, tetapi juga pada consumable seperti kawat las dan komponen pendukung lainnya. Yang paling terdampak adalah puluhan ribu tenaga kerja, terutama para welder yang hidupnya bergantung pada konstruksi baja nasional,” tegas Budi.
Budi menyoroti kondisi di sejumlah kawasan industri seperti Batam, di mana proyek konstruksi baja marak tetapi sebagian besar tidak menggunakan produk dalam negeri.
“Banyak welder sekarang mengeluh sepi pekerjaan, padahal mereka melihat konstruksi baja tumbuh di sekitar mereka. Ironisnya, itu bukan buatan Indonesia. Kalau ini tidak dihentikan, industri baja lokal kita akan semakin terpuruk,” ungkapnya.
Pekerjaan Lokal Tergerus Baja Asing
Ia menegaskan, masuknya baja impor membuat investasi besar yang digadang-gadang pemerintah justru tidak memberi dampak positif ke perekonomian menengah ke bawah.
“Buat apa ada investasi kalau tidak memutarkan ekonomi di dalam negeri? Baja konstruksi adalah produk padat karya, yang melibatkan banyak tenaga kerja. Kalau terus dibanjiri impor, ini bisa menjadi bom waktu bagi ketenagakerjaan kita,” jelas Budi.
Lebih lanjut, Budi mendorong pemerintah belajar dari praktik investasi Jepang dan Korea, yang selalu melibatkan kontraktor serta pabrikator lokal dalam setiap proyeknya. Model kolaborasi ini dinilai lebih sehat karena mendukung pertumbuhan industri nasional.
“Kita berharap investasi dari Tiongkok maupun Vietnam pun bisa melibatkan kontraktor lokal. Jangan sampai investasi hanya menguntungkan pihak asing sementara industri kita mati suri,” katanya.
Budi juga mempertanyakan kementerian mana yang bertanggung jawab mengatur arus baja impor. Menurutnya, jika ada produk yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, impor bisa dimaklumi. Namun, untuk baja konstruksi, Indonesia sudah memiliki kapasitas dan kemampuan produksi.
“Kalau mesin yang belum bisa kita buat, silakan impor. Tetapi konstruksi baja ini bisa kita produksi. Kita punya bahan, punya pabrik, dan punya tenaga kerja. Jadi tidak ada alasan untuk terus membiarkan baja impor masuk,” tegasnya.
ISSC menilai penghentian baja impor bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan dan kedaulatan industri nasional. Dengan industri baja lokal yang sudah mampu menghasilkan produk tahan gempa serta mendukung proyek-proyek strategis, pemerintah didorong segera mengambil kebijakan proteksi.
“Kalau industri baja kita lumpuh, yang hilang bukan hanya pekerjaan, tapi juga kemandirian bangsa dalam membangun infrastruktur yang aman dan berkelanjutan,” pungkas Budi. (***)
