Kementerian PU Pinta BK Sipil PII Jadi Mitra Pemerintah Susun Regulasi Konstruksi Nasional 

Konstruksi Media — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BK Sipil PII) untuk turut aktif membantu pemerintah dalam menyusun regulasi konstruksi yang lebih sederhana dan tidak multitafsir.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kementerian PU Ir. Kimron Manik dalam perhelatan rangkaian Konvensi BK Sipil PII 2025. Di mana agenda utama Konvensi BK Sipil PII tersebut yakni pemilihan Ketua BK Sipil PII periode 2025-2028.

Dalam pemilihan tersebut, Ir. Habibie Razak terpilih menjadi Ketua BK Sipil PII periode 2025-2028.

Kimron manik menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BK Sipil PII ini penting guna menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku konstruksi di lapangan, sekaligus meminimalisir potensi kriminalisasi terhadap insinyur maupun penyedia jasa konstruksi.

Sinergi antara pemerintah dan BK Sipil PII diharapkan mampu menghasilkan peraturan-peraturan yang tidak hanya teknis, namun juga aplikatif, adil, dan sesuai dengan dinamika dunia konstruksi di Indonesia.

“Kita butuh aturan yang clear, bukan yang justru membuka celah untuk salah tafsir. Ini penting agar para profesional kita terlindungi dan fokus bekerja membangun negeri,” kata Kimron Manik, (28/06/2025).

Jargon PU 608

 

Kementerian PU memiliki Jargon “PU 608” demgan mengacu pada tiga sasaran utama yang ingin dicapai, yaitu: efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6), pengentasan kemiskinan (menuju 0%), dan pendorong pertumbuhan ekonomi (8% per tahun).

Secara lebih rinci, Kimron Manik mengungkapkan PU 608 dapat diartikan sebagai berikut:

Efisiensi Investasi (ICOR < 6): Ini mengacu pada upaya untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan anggaran pembangunan, dengan target nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kurang dari 6. ICOR adalah indikator yang mengukur efektivitas investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

“Artinya ruang lingkup investasi yang dikeluarkan harus memberikan manfaat yang optimal,” ujarnya.

Pengentasan Kemiskinan (menuju 0%): Kementerian PU berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan target persentase kemiskinan mendekati 0%.

Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (8%/tahun): Kementerian PU berperan sebagai enabler (pendorong) pertumbuhan ekonomi, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Kimron Manik juga menyampaikan presentasi mengenai Kebijakan Kementerian PU Dalam Penyelenggaraan Konstruksi Keberlanjutan,

Dia mengungkapkan bahwa ternyata dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan yang mulia dan meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi disaat yang sama dalam pembangunan itu juga ada potensi sejumlah masalah, salah satunya kerusakan terhadap lingkungan.

“Jika dilihat masalah lingkungan itu terjadi deforestasi, kekeringan, degradasi lahan, pencemaran dan emisi karbon,” ujar Kimron Manik.

“Terkait emisi karbon, saat ini kita sedang berupaya untuk meningkatkan penggunaan material yang ramah lingkungan, sehingga target net zero emision pada 2060 dapat tercapai,” jelasnya.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang dilakukan juga memberi dampak terhadap perekonomian, salah satunya yakni beban utang meningkat, urbanisasi, urban sprawi, dan kesenjangan.

“Makanya saat ini pemerintah juga berupaya membangun dari daerah pinggiran, dengan begitu masyarakat di pedesaan ataupun kota-kota di luar Jakarta, tidak perlu lagi berbondong-bondong mencari pekerjaan, karena dengan pembangunan yang dilakukan di pinggiran, masyarakat sekitar bisa mendapatkan pekerjaan di wilayahnya,” ungkapnya.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur harus dijalankan secara bijak, dan tetap menjaga keseimbangan antar pertumbuhan fisik, kelestarian lingkungan, serta keadilan sosial dan ekonomi.

Diakhir paparannya, Kimron Manik menyampaikan sebuah pantun untuk BK Sipil PII.

“Burung Cendrawasih asalnya dari Papua, tentunya sudah terkenal ke mancanegara, BK Sipil PII mari kita bekerjasama, demi majunya insinyur konstruksi dan pembangunan infrastruktur Indonesia,” tutupnya menandaskan.