Kementerian PU Percepat Penyelesaian Infrastruktur IKN, Termasuk Istana Wapres

Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum tengah mempercepat penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC).

“Yang menjadi pekerjaan rumah kita akan tetap kita selesaikan,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).

Beberapa proyek MYC yang masih berjalan mencakup pembangunan Jalan Tol IKN, Kantor Kementerian Koordinator, Masjid Negara IKN, Jalan Sumbu Kebangsaan, hingga Istana Wakil Presiden.

Baca juga: WSBP Pasok Beton Readymix Pembangunan Gedung dan Gereja di IKN

10 Ruas Jalan Tol dan Konektivitas IKN

Terdapat 10 ruas konektivitas IKN yang sedang dibangun Kementerian PU, baik berupa tol maupun jalan bebas hambatan. Berikut daftarnya:

1. Tol IKN Seksi 1 Bandara Sepinggan – Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam)
2. Tol IKN Seksi 3A Karangjoang – KKT Kariangau
3. Tol IKN Seksi 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung
4. Tol IKN Seksi 5A Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang
5. Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang – Simpang Riko
6. Tol IKN Seksi 6A Simpang Riko – rencana Outer Ring Road IKN
7. Tol IKN Seksi 6B Outer Ring Road – Simpang 3 ITCI
8. Tol IKN Seksi 6C-1 Simpang 3 ITCI – Simpang 1B – Sumbu Kebangsaan Timur KIPP
9. Tol IKN Seksi 4A Simpang Tempadung – Outer Ring Road IKN
10. Immersed Tunnel IKN Sungai Sepaku

Target IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Komitmen tersebut tercantum dalam sejumlah beleid yang memuat tahapan dan indikator pembangunan.

Tahap pertama berfokus pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya, dengan capaian yang ditargetkan sebagai berikut:

• Luas kawasan terbangun mencapai 800–850 hektar
• Pembangunan gedung pemerintahan minimal 20 persen
• Pembangunan hunian layak dan berkelanjutan mencapai 50 persen
• Penyediaan sarana dan prasarana dasar mencapai 50 persen
• Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan mencapai 0,74

Tahap kedua menitikberatkan pada pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, dengan indikator:

• Jumlah ASN yang dipindah atau ditugaskan mencapai 1.700–4.100 orang
• Layanan kota cerdas mencakup minimal 25 persen kawasan

Ekosistem Legislatif dan Yudikatif Ditarget Rampung 2027

Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menargetkan IKN sudah berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

“Beliau menargetkan pada 2028 IKN sudah menjadi ibu kota politik,” ujar Basuki usai Rapat Terbatas terkait IKN pada Selasa (21/1/2025).

Untuk mendukung hal tersebut, OIKN mendapat mandat menyelesaikan pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian. Pekerjaan itu ditargetkan tuntas pada tahun 2027. (***)