Konstruksi Media — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam mendukung sistem pengelolaan sampah terpadu, tangguh, dan berkelanjutan guna mewujudkan target nasional tahun 2030. Sistem ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperkuat ketahanan iklim, serta mendorong ekonomi sirkular.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa pemerintah terus mempercepat transformasi pengelolaan sampah menjadi energi bersih. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume sampah nasional yang menjadi tantangan serius bagi lingkungan dan tata kota. Dalam menjawab tantangan ini, Kementerian PU mendorong percepatan pembangunan Waste to Energy (WTE) di berbagai daerah, penerapan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery), penyederhanaan regulasi, serta penyesuaian tarif listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) guna menarik investasi swasta. Salah satu strategi utama adalah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar pembangunan dapat berjalan optimal tanpa membebani APBN secara langsung.
Dalam sesi diskusi tematik bertajuk From Waste to Resources: Advancing Integrated Infrastructure for Waste Management pada International Conference Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6), Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah terpadu membutuhkan pendekatan menyeluruh, termasuk pembangunan infrastruktur berbasis ekonomi sirkular, digitalisasi manajemen persampahan, inovasi pembiayaan, serta reformasi kelembagaan yang lebih fleksibel dan efisien.
“Kami berupaya membangun sistem pengelolaan yang berbasis data, di mana limbah tidak lagi dianggap sebagai beban, tetapi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Saat ini baru sekitar 49% permukiman yang terlayani sistem pengangkutan sampah, dan dari 137.000 ton sampah yang terangkut setiap harinya, mayoritas masih dibuang langsung ke TPA tanpa proses pemilahan,” ujar Dewi.
Baca juga: Menteri PU Tegaskan Proyek Giant Sea Wall Bakal Terlaksana
Digitalisasi sistem pengelolaan sampah, lanjutnya, menjadi salah satu kunci transformasi. Inovasi seperti E-Sampah, pemanfaatan Internet of Things (IoT), Smart Waste Tracking System, serta kolaborasi melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR) diyakini dapat mempercepat pencapaian target 2030.
Selain itu, optimalisasi pembiayaan juga menjadi perhatian. Berbagai skema seperti KPBU, Business to Business (B2B), maupun kerja sama operasional (KSO) didorong untuk memperluas akses pendanaan, mengurangi beban APBN, serta menciptakan iklim investasi yang inklusif dan produktif.
“Sinergi lintas pemangku kepentingan sangat penting, khususnya dalam memperkuat peran sektor swasta untuk membangun sistem pengelolaan sampah nasional yang lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan,” tegas Dewi.
Kementerian PU saat ini telah menjalankan berbagai program, baik reguler maupun khusus, dalam pengurangan dan pengolahan sampah. Program reguler antara lain pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional, Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS-3R), serta program Padat Karya berupa Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Sedangkan program khusus meliputi pemanfaatan plastik untuk campuran aspal, pengembangan PLTSa, dan sistem pengelolaan Refuse Derived Fuel (RDF).
Dengan kolaborasi yang solid dan pendekatan strategis, Kementerian PU optimistis target pengelolaan sampah nasional 2030 dapat tercapai. (***)
