Kementerian PU dan BGN Teken MoU-PKS, Percepat Pembangunan 31.000 SPPG di Seluruh Indonesia
“Saat ini sudah ada 3.233 SPPG yang melayani 8,2 juta jiwa
Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai langkah awal sinergi dalam mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.
Penandatanganan berlangsung di Pendopo Kementerian PU, disaksikan langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo dan Kepala BGN Dadan Hidayana.
Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan Kementerian PU terhadap program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini memperkuat komitmen pemerintah dalam pengembangan infrastruktur sosial, melanjutkan pendekatan serupa yang sebelumnya diterapkan dalam program Sekolah Rakyat (SR).
“Ini adalah awal dari langkah besar, seperti saat kami membantu merancang Sekolah Rakyat. Saya sudah instruksikan agar pendekatan yang sama diterapkan dalam pembangunan SPPG, termasuk koordinasi dengan Kemendagri dan para kepala daerah agar segera menyiapkan lahannya. Target kami 1.000 lokasi, dan setelah itu, pelelangan dan konstruksi akan segera dimulai,” jelas Menteri Dody.
Ia menambahkan, penentuan lokasi pembangunan akan dilakukan oleh BGN, sementara Kementerian PU akan menangani aspek konstruksinya.
“Insyaallah kali ini bisa lebih baik. Lahannya lebih kecil dari Sekolah Rakyat, jadi semoga pemerintah daerah bisa lebih cepat merespons,” imbuhnya.
Baca juga: Kementerian PU dan BUMN Karya Percepat Pembangunan Tiga Dapur Makan Bergizi Gratis
Strategi Gizi Nasional: 31.000 SPPG Jadi Target
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hidayana menekankan bahwa kerja sama ini sangat krusial untuk mendukung strategi nasional pemenuhan gizi.
“Saat ini sudah ada 3.233 SPPG yang melayani 8,2 juta jiwa. Namun, masih ada 12 kabupaten/kota yang belum memiliki satu pun SPPG, dan wilayah 3T masih membutuhkan perhatian lebih. Dengan dukungan Kementerian PU, beban kami akan lebih ringan dan target Presiden lebih mudah tercapai,” tegas Dadan.
BGN menargetkan pembangunan total 25.000 SPPG di wilayah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), melalui skema kerja sama dengan mitra maupun pendanaan APBN.
Untuk tahun ini, program Makan Bergizi Gratis ditargetkan menjangkau 20 juta jiwa pada pertengahan Agustus, dan meningkat menjadi 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember 2025.
Desain Modular untuk Percepatan
Sebagai bentuk konkret dukungan, Kementerian PU telah menerbitkan Keputusan Menteri PU No. 628/KPTS/M/2025 tentang desain prototipe bangunan SPPG.
Desain ini mencakup dua tipe modular dan satu tipe konvensional, yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mempercepat proses perencanaan, pengadaan, dan pembangunan SPPG di seluruh Indonesia.
Saat ini, telah dibangun tiga unit SPPG sebagai percontohan di Kota Jambi, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kebumen, menggunakan dana CSR dari BUMN Karya dan lahan milik Kementerian PU.
“Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tapi juga memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dalam memastikan akses terhadap makanan bergizi, khususnya bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang masih tertinggal,” pungkas Menteri Dody. (***)
