Kementerian PU Canangkan Zona Integritas, Ciptakan Birokrasi Bersih
Dengan pencanangan Zona Integritas ini, Kementerian PU menunjukkan keseriusannya dalam membangun birokrasi hijau.
Konstruksi Media – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan ramah lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencanangkan program Zona Integritas (ZI) sebagai bagian dari penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Inisiatif ini juga mendorong percepatan reformasi birokrasi di seluruh lini organisasi, dari tingkat pusat hingga satuan kerja di lapangan.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa integritas birokrasi merupakan tanggung jawab bersama. “Upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani tidak cukup hanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal. Ini adalah komitmen kolektif seluruh insan Kementerian PU,” kata Dod, (19/07/2025).
Dody menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendorong perubahan. “Kita perlu mensinergikan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi dan membentuk reputasi kementerian sebagai institusi yang terbuka dan responsif terhadap masukan,” imbuh dia.
Sementara, Inspektur Jenderal Kementerian PU, Maulidya Junica Indah, menyebut pencanangan Zona Integritas sebagai langkah strategis mempercepat reformasi birokrasi menuju organisasi yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar agenda administratif. Zona Integritas adalah jalan menuju transformasi organisasi yang kinerja tinggi dan melayani,” ujar Maulidya.
Lebih jauh, ia juga mendorong unit-unit baru seperti Direktorat Jenderal Prasarana Strategis agar menjadikan ZI sebagai pijakan awal menuju tata kelola yang lebih baik. “Khususnya dalam menyikapi tantangan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ramah lingkungan, ZI harus menjadi fondasi nilai,” papar dia.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Bisma Staniarto, memperkuat pesan tersebut dengan menekankan pentingnya internalisasi nilai integritas dalam setiap proses birokrasi.
“Zona Integritas bukan seremoni belaka. Ini adalah komitmen moral dan institusional untuk melakukan perubahan nyata, menuju birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efisien dan ramah lingkungan,” ujar Bisma.
Bisma juga mengingatkan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) agar tetap menjaga nilai-nilai integritas dalam setiap pengambilan keputusan.
“Anda adalah garda terdepan birokrasi. Zona Integritas bukan tujuan, melainkan proses berkelanjutan yang harus dirawat dan diperkuat setiap hari,” ucap dia menuturkan.
Dengan pencanangan Zona Integritas ini, Kementerian PU menunjukkan keseriusannya dalam membangun birokrasi hijau yang tidak hanya antikorupsi dan berorientasi layanan publik, tetapi juga adaptif terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan.
