Kementerian ATR bersama Badan Otorita Gelar Konsultasi Publik IKN
Konsultasi publik merupakan salah satu langkah penting dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
Konstruksi Media – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar konsultasi publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN Wilayah Perencanaan (WP).
Konsultasi publik ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam penyempurnaan 4 RDTR IKN, hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono dalam acara Konsultasi Publik RDTR IKN, di Hotel Platinum Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, (13/9/2022).
Di mana dalam konsultasi tersebut ada empat RDTR IKN yang dibahas dalam yakni RDTR WP 4 IKN Timur 1, RDTR WP 5 IKN Timur 2, RDTR WP 1 KIPP, dan RDTR WP 2 IKN Barat.
“Kawasan ini merupakan prioritas yang terdekat pengembangan saat ini. Selain 4 RDTR, masih terdapat 5 RDTR dalam tahap penyusunan, yaitu RDTR WP 3 IKN Selatan, RDTR WP 6 IKN Utara, RDTR WP 7 Simpang Samboja, RDTR WP 8 Kuala Samboja, dan RDTR WP 9 Muara Jawa,” ungkapnya.
Baca Juga : Bahas IKN Nusantara, Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra
Dia menambahkan, konsultasi publik merupakan salah satu langkah penting dalam proses penyusunan RDTR, karena perwakilan pemerintah daerah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat bersama sama menelaah dan memberikan koreksi akhir terhadap produk RDTR yang telah disusun oleh tim penyusun.
Pembahasan nantinya juga akan menjadi masukan terhadap hal-hal terbaru dari kondisi di lapangan dan memperbaiki kekurangan data dalam proses penyusunan RDTR.
“Nantinya, RDTR IKN ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita IKN,” jelas dia.
Untuk diketahui, dalam perencanaan pembangunan IKN Nusantara terbagi menjadi enam wilayah yang memiliki fungsinya masing-masing.
Seluruh pusat pemerintahan akan masuk dalam wilayah perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) dengan luas 6.671 hektare (ha). Nantinya akan diisi oleh pusat pemerintahan nasional, pertahanan dan keamanan, perumahan dan permukiman.
Sementara, untuk pusat perekonomian dalam perencanan akan dilakukan di WP IKN Barat dengan area seluas 17.206 ha. Di mana wilayah ini akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis, pariwisata alam, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan tinggi, serta pertahanan dan keamanan.
Kemudian, diketahui wilayah IKN ada dibagi menjadi WP IKN Timur 1 dengan luas area 9.761 ha yang akan menjadi tempat pusat hiburan, pariwisata, perdagangan dan jasa, pelayan pendidikan tinggi, serta pertanahan dan keamanan.
Pada WP IKN Timur nantinya akan menjadi pusat pendidikan tinggi, pusat riset dan inovasi, perdangan dan jasa, perkantoran, dan pelayanan kesehatan yang akan dikembangkan di atas lahan seluas 3.720 ha.
Pada WK IKN Selatan yang memiliki area seluas 6.753 ha nantinya akan dipusatkan untuk energi baru dan terbarukan (EBT), permukiman perdesaan, pertahanan dan keamanan.
Selanjutnya, WP IKN Utara akan menjadi pusat riset dan inovasi, pelayanan pendidikan tinggi, pusat perkantor, dan pariwisata dengan luas area paling luas yakni 12.067 ha.
Baca Artikel Selanjutnya :
