Sebelumnya, anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z Minang, menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah akan diberikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam program I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” yang ditayangkan di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).
“Jika saat ini pemerintah yang menanggung biaya, maka sebelumnya buruh sendiri yang harus membayar. Program ini memberikan relaksasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Bonny.
Namun, dalam kesempatan lain, Bonny mengklarifikasi bahwa program 3 juta rumah tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrem (extremely poor), bukan untuk MBR yang masih mampu membayar cicilan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menurutnya, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp600.000 per bulan dengan tenor selama 25 tahun. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara “Ngobrol Santai” bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (Apersi) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
“Skema ini masih dalam tahap pembahasan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). Ada wacana untuk mengurangi nilai cicilan menjadi Rp500.000 per bulan, namun kami masih mempertahankan angka Rp600.000,” jelas Bonny.
Program ini rencananya akan dilaksanakan di 75.000 desa dengan target pembangunan sebanyak 25 unit rumah per desa. (***)
