Jurus Menteri Ara Dorong Karawang Jadi Contoh Pengembangan UMKM Sektor Perumahan
Program ini membuka akses pembiayaan rumah yang lebih mudah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memperkuat ekonomi daerah dan mempercepat penyerapan rumah subsidi di Jawa Barat.
Konstruksi Media — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, dan Wakil Bupati H. Maslani menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Aula Husni Hamid, Karawang, Senin (27/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang akses pembiayaan rumah yang lebih mudah dan terjangkau, sekaligus memperkuat ekosistem perumahan rakyat di wilayah Karawang.
Menteri Maruarar menjelaskan bahwa gagasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan pertama kali muncul sekitar tiga setengah bulan lalu dalam rapat informal bersama Presiden di Singapura. Menurutnya, ide tersebut menjadi tonggak penting dalam membuka peluang baru bagi pelaku UMKM di sektor perumahan yang selama ini belum banyak tersentuh oleh skema pembiayaan formal.
“Kami ingin Karawang menjadi contoh berkembangnya UMKM di sektor perumahan,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Ara menegaskan bahwa KUR Perumahan merupakan bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil, khususnya bagi pelaku UMKM yang ingin naik kelas. Melalui program ini, masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan memiliki akses kepemilikan rumah layak huni sekaligus ikut menggerakkan ekonomi daerah melalui partisipasi pelaku usaha lokal.
“Hebat, ibu-ibu di Karawang banyak yang pekerja keras dan membuka usaha di rumahnya. Program ini bisa membantu mereka agar usahanya maju dan tempat tinggalnya semakin layak,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyoroti potensi besar Jawa Barat dalam penyerapan rumah subsidi. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, ia menargetkan sekitar 100 ribu unit rumah subsidi dapat terserap di Jawa Barat dari total 350 ribu unit secara nasional. Saat ini, Karawang menduduki posisi ketiga di Jawa Barat setelah Bekasi dan Bogor, dengan penyerapan sekitar 5.400 unit rumah.

Menteri PKP berharap capaian tersebut dapat terus meningkat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Menurutnya, pembangunan perumahan bukan sekadar penyediaan tempat tinggal, tetapi juga penggerak ekonomi rakyat yang melibatkan banyak sektor pendukung seperti jasa konstruksi, bahan bangunan, hingga usaha kecil menengah di sekitar lokasi perumahan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa sektor perumahan memiliki efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari menggerakkan toko bangunan, para tukang, hingga UMKM sekitar. Namun, ia mengingatkan pentingnya penataan ruang yang baik agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kalau perumahan dibangun di tengah sawah tanpa drainase yang baik, akhirnya banjir dan rakyat bisa miskin karena perkakasnya rusak, padahal dibeli dengan kredit,” paparnya mengingatkan.
Baca Juga :
Kementerian PKP Gencarkan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Surabaya




