Konstruksi Media – Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, ada beberapa tantangan masalah perumahan di Indonesia, salah satunya backlog atau kesenjangan antara kebutuhan rumah masyarakat dengan jumlah yang terbangun.
Menurut Joko, secara riil kebutuhan perumahan sekitar 800 ribu unit per tahun, namun pasokan yang mampu disediakan termasuk oleh pengembang swasta hanya 400.000-450.000 setiap tahunnya.
Saat ini, angka backlog menyentuh angka 12,7 juta unit. Padahal, persoalan perumahan merupakan perintah konstitusi yang bermakna bahwa sektor ini adalah amanah yang harus diurus dengan serius.
“Presiden Jokowi sempat mengatakan setiap tahun ada 1 juta perkawinan di Indonesia. Karena setiap ada perkawinan, pasti butuh rumah. Artinya, ada akumulasi kebutuhan rumah yang akan bertambah setiap tahunnya,” kata Joko Suranto dalam talkshow Bisik Seru (Bincang Asik Seputar Perumahan) pada Malam Puncak Hari Perumahan Nasional, belum lama ini.
Baca juga: Sarana Multigriya Finansial Perkuat Ekosistem Pembiayaan Perumahan Indonesia
Ia mengatakan, persoalan perumahan cukup rumit dan dibutuhkan kolaborasi yang harmonis dari semua pemangku kepentingan (stakeholders) perumahan terutama pemerintah, perbankan dan asosiasi pengembang.
“Perlu ada terobosan yang cepat untuk membantu akses pembiayaan perumahan untuk masyarakat,” ujar dia.
Jika dilihat dari statusnya, kata dia, masyarakat Indonesia ada yang bekerja di sektor formal dan informal. Menurut Joko, sektor informal biasanya dianggap tidak bankable, sehingga kesulitan untuk memperoleh kredit bank. Untuk itu, dibutuhkan formulasi skema pembiayaan khusus untuk membantu masyarakat di sektor informal tersebut.
“Sedangkan pekerja formal saat ini banyak yang terlilit utang di pinjol. Ini juga persoalan serius yang harus dicari solusinya, karena banyak mereka ditolak pengajuan KPR-nya,” ucap Joko.
Baca artikel selanjutnya:
