Konstruksi Media – Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Jakarta Utara mangkrak sejak dibangun satu dekade lalu. Proyek yang digagas pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini awalnya direncanakan membentang sepanjang 10,1 kilometer, menghubungkan Jalan Pluit Barat Raya hingga pintu masuk tol menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Namun hingga kini, proyek tersebut belum rampung dan terbengkalai. “Pokoknya ini mangkrak sudah dari zamannya Ahok, sekitar tahun 2015,” ujar Tono (34), warga sekitar saat ditemui di lokasi, Rabu (23/7/2025).
Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi JLNT Pluit yang tidak terurus. Di pintu masuknya, terlihat gundukan tanah setinggi sekitar 60 cm ditumbuhi rumput liar. Banyak sampah plastik berserakan, dan sebagian area bahkan kerap digunakan untuk membakar sampah, meninggalkan bekas rumput hangus terbakar.
Struktur beton JLNT di sisi kanan dan kiri tampak masih berdiri kokoh, tetapi penuh dengan coretan grafiti. Coretan menggunakan cat semprot mendominasi sisi luar jalan layang, mulai dari gambar hingga tulisan-tulisan tidak terbaca yang membuat kawasan ini terlihat kumuh.
Pembangunan JLNT Pluit sempat menuai pro dan kontra di awal pengerjaannya. Sejumlah warga mengaku menolak proyek ini karena minim sosialisasi dan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan.
Baca juga: Pembangunan Jalan dan Jembatan Tingkatkan Konektivitas Antar Wilayah
“Waktu itu kami menolak karena tidak ada sosialisasi soal AMDAL. Bahkan banyak warga sampai pasang spanduk penolakan,” ungkap Zaenal, warga Pluit. Ia juga menyebut bahwa warga khawatir pembangunan JLNT akan merusak tanggul di sisi jalan, yang berisiko menyebabkan banjir.
Namun, meski sempat ditolak, warga kini menilai proyek ini lebih baik dilanjutkan daripada terus dibiarkan mangkrak.
“Kalau sudah terlanjur seperti ini, lebih baik dilanjutkan daripada mubazir. Uang negara sudah keluar banyak,” lanjut Zaenal. Senada, Dono (35), warga lainnya, juga berharap pemerintah melanjutkan pembangunan agar JLNT Pluit bisa difungsikan. “Maunya sih difungsikan lah,” katanya.
Mangkraknya JLNT Pluit selama 10 tahun dinilai sebagai pemborosan anggaran dan potensi infrastruktur yang tidak dimanfaatkan. Warga berharap pemerintah provinsi atau pusat segera memberikan kejelasan kelanjutan proyek ini.
“Sayang kalau dibiarkan terus. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, ya harus ada solusi, jangan hanya jadi tumpukan beton kosong,” tutup Tono. (***)
