Hutama Karya Jawab Tuntutan Transparansi di Hadapan KIP, Ini Paparannya

Konstruksi Media – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik dengan berpartisipasi dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Acara tersebut diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (20/11).

Dalam forum tersebut, Hutama Karya memaparkan strategi, inovasi layanan, dan capaiannya sebagai Badan Publik BUMN, dengan menempatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda depan keterbukaan informasi publik di lingkungan perusahaan.

Direktur Human Capital dan Legal Hutama Karya yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina PPID, Muhammad Fauzan, menjelaskan bahwa layanan informasi di Hutama Karya dikelola secara terstruktur melalui PPID dan diperkuat pemanfaatan kanal digital perusahaan.

Baca Juga:

Underpass Joglo Garapan Hutama Karya Diresmikan Prabowo, Jadi Ikon Baru di Solo

“Layanan informasi di Hutama Karya dikelola secara terstruktur melalui PPID, diperkuat pemanfaatan kanal digital perusahaan, serta peningkatan kapasitas tim agar budaya keterbukaan informasi terintegrasi di seluruh lini,” ujar Fauzan.

Paparan tersebut juga menyoroti komitmen perusahaan untuk mempertahankan predikat informatif dan menerapkan standar regional untuk keterbukaan informasi publik, dalam rangka memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.

 

Kunci Hutama Karya Jawab Ekspektasi Publik

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan bahwa partisipasi dalam Uji Publik Monev KIP 2025 menjadi momentum penting untuk menguatkan praktik keterbukaan informasi yang sehat.

“Hutama Karya akan terus meningkatkan budaya keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses, sehingga kepercayaan publik terhadap perusahaan sebagai Badan Publik BUMN tetap terjaga dan predikat informatif dapat dipertahankan,” tutup Mardiansyah.

Ia menambahkan, penguatan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi kanal layanan informasi menjadi kunci untuk menjawab ekspektasi pemangku kepentingan sekaligus membangun budaya keterbukaan yang sehat dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Siloam Hospitals Surabaya Resmikan Gedung MRCAC 11 Lantai, Apa Saja Fasilitasnya?

Uji Publik ini sendiri merupakan bagian dari tahapan Monev Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI. Dalam proses pengujian, Hutama Karya berhadapan dengan panel penguji yang diwakili oleh Samrotunnajah Ismail (KIP RI), Sri Murtiana (Unhan RI), serta Yohan Wahyu (Peneliti Litbang Kompas).

Hutama Karya memandang keterbukaan informasi publik sebagai bagian tak terpisahkan dari transformasi perusahaan sebagai BUMN konstruksi dan pengembang proyek infrastruktur nasional, sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).