Jalan Utama KIPP IKN Sepanjang 12 Kilometer Siap Beroperasi Desember 2025

Konstruksi Media – Pembangunan jalan utama Ibu Kota Nusantara (IKN) terus melaju pesat, beralih dari tahap konstruksi infrastruktur dasar menuju pembentukan ekosistem kota yang lengkap. Salah satu progres strategis yang menjadi penentu kesiapan operasional IKN adalah pembangunan jaringan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Plt. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyampaikan bahwa pembangunan akses jalan utama di KIPP sepanjang 12 kilometer telah mencapai progres sekitar 50 persen.

“Pembangunan jaringan jalan ini ditargetkan selesai dan dioperasikan pada Desember 2025,” ujar Danis, Selasa (21/10/2025).

Ia menegaskan, penyelesaian jaringan jalan tersebut menjadi elemen kunci untuk membuka mobilitas tahap awal aparatur sipil negara (ASN) menuju kawasan eksekutif, dan selanjutnya kawasan legislatif serta yudikatif.

Aksesibilitas Jantung Pemerintahan

Jaringan jalan sepanjang 12 kilometer yang tengah dikebut ini menjadi urat nadi utama KIPP. Menurut Danis, proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga menentukan aksesibilitas kawasan pemerintahan yang akan mendukung proses pemindahan aparatur negara secara bertahap.

Sebagaimana diketahui, aksesibilitas merupakan prasyarat utama dalam pembangunan kota baru, terutama IKN yang telah ditetapkan sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

Selain jaringan jalan di dalam KIPP, konektivitas antarwilayah penyangga juga menjadi fokus percepatan pembangunan. Pembangunan Jalan Tol Balikpapan–IKN terus diakselerasi untuk memenuhi target waktu tempuh maksimal 45 menit dari Balikpapan ke kawasan inti IKN.

“Saya optimistis, karena rata-rata ruas tol dari Balikpapan ke IKN sudah hampir 90 persen,” ungkap Danis.

Baca juga: IKN Wujudkan Kota Cerdas Berbasis AI: Sinergi Bangunan Gedung Cerdas dan Keamanan Siber untuk Masa Depan Indonesia

Akses utama ini akan menjadi jalur vital untuk mendukung mobilisasi logistik, ASN, serta anggota lembaga legislatif (MPR/DPR/DPD) dan yudikatif (MA/MK/KY) yang direncanakan mulai berpindah secara bertahap hingga tahun 2028.

Tahap 2: Lengkapi Struktur Pemerintahan IKN

Danis menambahkan, penyelesaian jaringan jalan 12 kilometer di KIPP menjadi bagian penting dari Tahap 2 Pembangunan IKN (2025–2029), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa IKN harus berfungsi penuh sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

“Target ini menuntut kelengkapan fasilitas pemerintahan secara menyeluruh,” ujar Danis.

Usai rampungnya pembangunan Istana dan Kantor Presiden serta Kementerian di kawasan eksekutif, Tahap 2 akan berfokus pada pembangunan kawasan Legislatif (MPR/DPR/DPD) seluas 45 hektar dan Yudikatif (MA/MK/KY) seluas 20 hektar. Seluruh pembangunan ini akan dibiayai melalui APBN, sebagai bentuk komitmen negara untuk menuntaskan struktur pemerintahan di IKN.

Untuk menunjang mobilisasi aparatur, pembangunan hunian ASN juga terus dipercepat. Selain 47 tower yang telah berdiri, Otorita IKN menargetkan pembangunan tambahan hingga total 55 tower untuk menampung ASN, TNI/Polri, serta anggota legislatif dan yudikatif.

Dorong Pertumbuhan Inklusif di Sekitar IKN

Lebih lanjut, Danis menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus di KIPP, tetapi juga memperhatikan wilayah sekitar untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Beberapa proyek yang tengah berjalan antara lain peningkatan kapasitas air bersih di Kecamatan Sepaku serta pembangunan Pasar Sepaku dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Langkah ini mencerminkan semangat Otorita IKN dalam menghadirkan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. (***)