Konstruksi Media — Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru 22 persen penduduk Indonesia yang mendapat layanan air minum melalui jaringan perpipaan. Artinya, lebih dari 70 persen masyarakat masih mengandalkan sumber air langsung seperti sungai, sumur bor, dan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ini masih sangat sedikit karena layanan perpipaan baru menjangkau masyarakat perkotaan. Padahal air minum perpipaan lebih aman dan layak dibanding sumber air yang berisiko tercemar,” ujar Diana dalam acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2025 di Jakarta International Convention Center, Rabu, 11 Juni 2025.
Menurut Diana, akses terhadap air minum yang aman adalah hak dasar setiap warga negara. Ia menekankan bahwa persoalan air tidak bisa dilihat hanya dari sisi komoditas, tetapi berkaitan erat dengan hak atas kehidupan yang layak. “Kami berharap seluruh masyarakat dapat menggunakan air perpipaan karena lebih aman dan berkelanjutan,” ujarnya.
Diana menilai diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, investor, dan pelaku industri untuk memperluas cakupan layanan. Ia menyebut IWWEF sebagai wadah strategis untuk mempertemukan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perusahaan air minum, hingga mitra pembangunan.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan swasembada air pada 2029 sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Targetnya adalah meningkatkan cakupan layanan air minum perpipaan hingga 40 persen atau setara dengan tambahan 13 juta sambungan rumah.
Baca juga: IWWEF 2025: Akselerasi Menuju Swasembada Air
Namun, berdasarkan data United Nations Children’s Fund (UNICEF) 2023, Indonesia masih berada di posisi terbawah dalam cakupan layanan air minum perpipaan di Asia Tenggara, hanya 19,47 persen. Angka ini tertinggal dibanding Myanmar (27 persen) dan Kamboja (25 persen).
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Arief Wisnu Cahyono menyebut beberapa tantangan dalam pengembangan jaringan air minum perpipaan, di antaranya keterbatasan fiskal dan kebutuhan infrastruktur dasar. Ia menyebut baru sekitar 16 juta sambungan rumah atau 22 persen dari total rumah tangga di Indonesia yang terhubung jaringan perpipaan.
“Untuk mencapai target 40 persen, dibutuhkan investasi sekitar Rp195 triliun. Setiap sambungan rumah memerlukan biaya sekitar Rp15 juta, dari pembangunan sumber air, pengolahan, hingga pipanisasi,” terang Arief.
Menurutnya, tantangan terbesar justru berada di luar Pulau Jawa dan wilayah pinggiran yang belum terlayani secara optimal. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya dukungan pemerintah dan skema pembiayaan yang inovatif untuk mempercepat realisasi target swasembada air. (***)
