Konstruksi Media – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya dalam memastikan kualitas rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Irjen Kementerian PKP, Heri Jerman, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap pengembang yang membangun rumah subsidi tidak layak huni.
“Hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu. Sekali lagi, saya selaku Inspektur Jenderal meminta atau memohon kepada BPK untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu supaya nanti bisa diperoleh sesuatu yang komprehensif. Bagaimana nanti kontrolnya, siapa yang bertanggung jawab terutama rumah bersubsidi yang tidak berkualitas dan terhadap pengembang-pengembang yang membangun rumah bersubsidi yang tidak layak dan tidak berkualitas,” ujar Heri Jerman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
Permintaan audit ini merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan jajaran Kementerian PKP ke beberapa lokasi perumahan bersubsidi di wilayah Jabodetabek. Heri menyoroti pengembang yang tidak peduli terhadap kualitas rumah yang mereka bangun, sehingga merugikan masyarakat MBR serta negara.
“Pengembang yang membangun rumah bersubsidi yang tidak berkualitas itu tidak punya rasa empati, tidak peduli terhadap keadaan yang dialami masyarakat MBR. Ini harus segera dihentikan, karena jika dibiarkan terus, masyarakat dan negara akan semakin dirugikan,” katanya.
Pemerintah tetap fokus pada program penyediaan perumahan bagi MBR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menteri PKP beserta jajaran Eselon I secara rutin melakukan inspeksi ke berbagai lokasi perumahan bersubsidi untuk memastikan kualitas pembangunan.
