Investasi di Ibu Kota Nusantara Berjalan Sesuai Jadwal Pembangunan
Setiap investor yang melakukan groundbreaking telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Lahan dengan Otorita IKN.
Ia menekankan bahwa fleksibilitas dalam jadwal diperlukan untuk memastikan kualitas proyek, mulai dari desain hingga pelaksanaannya. Otorita IKN juga terus memantau kemajuan setiap proyek agar tetap sesuai dengan target.
Selain itu, Agung menambahkan bahwa fokus pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saat ini adalah WP 1A, yang infrastrukturnya sudah siap. Minat investor yang telah melakukan groundbreaking juga mulai meluas ke Wilayah Pengembangan 1B dan 1C, meskipun infrastruktur dasar di area tersebut masih dalam proses pembangunan.
“Antusiasme investor sangat besar. Beberapa telah memulai groundbreaking di WP 1B dan 1C. Kepastian anggaran APBN untuk Otorita IKN hingga 2028 sebesar Rp 48,8 triliun memberikan jaminan infrastruktur yang memadai di seluruh KIPP hingga WP 1B dan 1C di lokasi persil investor yang sudah melakukan groundbreaking,” tambah Agung.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa anggaran APBN Rp 48,8 triliun yang disetujui Presiden Prabowo Subianto akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah pembangunan di periode 2025-2029.
”Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2. Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai,” jelas Basuki.
