INKINDO Perkuat Kolaborasi Internasional, Dukung Proyek Strategis Nasional dan Pembangunan Infrastruktur Pesisir
BKKA mencatat lebih dari 70 perusahaan konsultan asing aktif. Forum seperti ini menjadi media untuk menjembatani pertemuan mereka dengan konsultan nasional, serta mengakselerasi proses transfer of knowledge.
Konstruksi Media – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dan investor dalam memperkuat kolaborasi global, mendukung proyek strategis nasional (PSN), serta percepatan pembangunan infrastruktur pesisir Indonesia. Hal itu terungkap dalam acara Talkshow and Business Matching bertema “Public-Private Partnership (PPP) and the Implications of Regulations Together with International Consultants” yang digelar INKINDO bersama para pemangku kepentingan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Ketua INKINDO, Ir. Erie Heryadi, M.H., bersama Sekretaris Badan Koordinasi Konsultan Afiliasi (BKKA) INKINDO, Dr. S. Ipoeng Poernomo, M.Si., menyoroti pentingnya keberadaan BKKA sebagai wadah konsultan asing yang beroperasi secara legal dan terintegrasi dengan ekosistem jasa konstruksi nasional. “Untuk ikut tender di Indonesia, konsultan asing harus menjadi anggota INKINDO dan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU),” tegas Erie.
Saat ini, BKKA mencatat lebih dari 70 perusahaan konsultan asing aktif. Forum seperti ini menjadi media untuk menjembatani pertemuan mereka dengan konsultan nasional, serta mengakselerasi proses transfer of knowledge. “Kolaborasi ini penting, terutama untuk proyek-proyek advance yang masih membutuhkan pengalaman dan teknologi dari luar negeri,” tambah Ipoeng.
BKKA juga aktif membina anggotanya melalui pelatihan, seminar, hingga forum jejaring. Meski begitu, Erie menggarisbawahi bahwa sertifikasi melalui INKINDO bukan sekadar administratif. “Sertifikasi kami memastikan kompetensi teknis yang konkret—misalnya, untuk bidang jalan, harus memiliki tenaga ahli jalan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Dr. Ir. Resdiansyah, ST., MT., IPM, Tenaga Ahli Utama Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kantor Staf Presiden, menyoroti pentingnya sinergi antara konsultan asing dan nasional dalam proyek infrastruktur pesisir, khususnya Giant Sea Wall (GSW). Ia menyampaikan bahwa kawasan pantai utara Jawa, termasuk Jakarta, sangat rentan terhadap abrasi, rob, dan penurunan muka tanah.
“Proyek Coastal Wall dan Giant Sea Wall menjadi urgensi nasional untuk melindungi kawasan pesisir sekaligus menciptakan ruang pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya. Proyek GSW sendiri akan membentang hingga 958 km dari Cilegon (Banten) ke Gresik (Jawa Timur), serta terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku melalui desalinasi dan pengembangan kawasan industri dan pariwisata.
Resdiansyah juga menekankan pentingnya memperhatikan keberlanjutan dalam pembangunan. “INKINDO dan BKKA memiliki peran penting dalam mendukung studi, desain, hingga pengawasan proyek ini,” ujarnya. Ia juga mendorong pendekatan adaptif seperti yang diterapkan Singapura, daripada meniru proyek raksasa Belanda secara utuh.
Sementara itu, Moris Nuaimi, Direktur Perencanaan Infrastruktur Kementerian Investasi/BKPM, menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi lebih dari Rp13.000 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam periode 2025–2029. “Investasi berkontribusi hingga 28% pada PDB. Maka reformasi perizinan dan kepastian hukum menjadi kunci,” jelasnya.
Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Risk-Based Business Licensing yang mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan melalui sistem OSS. Untuk proyek-proyek PSN dan di kawasan khusus seperti KEK, perizinan kini dapat diterbitkan langsung tanpa prasyarat tambahan.
Moris juga menyebutkan bahwa proyek-proyek prioritas telah disiapkan secara matang, termasuk sektor energi terbarukan, hilirisasi industri, semikonduktor, kesehatan, ekonomi digital, dan pembangunan IKN. “Kami menjembatani investor dengan mitra lokal, termasuk konsultan anggota INKINDO. Ini penting untuk memperkuat local content dan memperluas alih pengetahuan,” katanya.
Acara ini memperkuat posisi INKINDO sebagai penghubung utama antara sektor publik, swasta, dan mitra internasional dalam mengakselerasi pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kompetensi. (***)
