Indonesia Perkuat Peran di FIDIC Asia Pasifik, Dorong Pemahaman Sengketa Konstruksi yang Adil
Pentingnya penggunaan FIDIC contract atau model kontrak internasional yang fair and balanced antara pemberi dan pengguna jasa.
Konstruksi Media — Indonesia semakin menguatkan posisinya di kancah internasional dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) Asia Pasifik, yang tahun ini akan berlangsung di Bali pada 18–20 Agustus 2025.
Acara tersebut akan mempertemukan para anggota asosiasi dari negara-negara Asia Pasifik untuk membahas isu strategis di sektor konstruksi, termasuk penyelesaian sengketa yang adil dan berimbang.
Chair FIDIC Membership Committee, Enni Moeliati Soetanto menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia bukan hanya sebatas kehadiran, tetapi juga membawa misi penting untuk mengedepankan konsep dispute avoidance di dalam negeri.
“Kami ingin memberi pemahaman bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan melalui negosiasi, bukan langsung ke pengadilan. Ini lebih sesuai dengan kultur kita, dan juga sudah diatur dalam peraturan menteri sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa,” ucap Enni saat berbincang dengan Konstruksi Media disela-sela kegiatan Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) dan Society Construction Law Indonesia (SCLI) International Conference 2025 yang digelar di Hotel Manhattan, Jakarta, 7–8 Agustus 2025.
Dia menambahkan, sejak 2017, Indonesia aktif dalam mengembangkan PADSK dan SCLI. Menurut dia, Kedua organisasi ini kerap berkolaborasi untuk mengadakan seminar, konferensi, hingga program edukasi hukum konstruksi.
“Salah satu terobosan penting adalah pendirian Magister Hukum Konstruksi di Universitas Pekalongan pada 2023, yang langsung mendapat respon positif dari kalangan BUMN, kementerian, dan pelaku industri konstruksi,” jelasnya.
Enni menekankan pentingnya penggunaan FIDIC contract atau model kontrak internasional yang fair and balanced antara pemberi dan pengguna jasa.
“Kami berharap kontrak-kontrak di Indonesia tidak lagi ‘berat sebelah’. Kalau hak dan kewajiban seimbang, proyek bisa selesai tanpa ada masalah hukum di akhir,” imbuhnya.
Dikatakan olehnya, program magister hukum konstruksi yang ada di Universitas Pekalongan sendiri kini menjadi pionir di Indonesia, dengan jumlah mahasiswa yang meningkat pesat setiap tahun. Enni berharap lulusan program ini dapat memahami aturan dan risiko kontrak dengan baik, sehingga mampu mencegah masalah hukum yang berujung pada kriminalisasi pejabat atau kontraktor.
“Terkait kegiatan PADSK-SCLI International Conference 2025 ini kami hanya ingin membagikan pengetahuan untuk generasi berikutnya, agar mereka mampu mengelola proyek dengan profesional dan etis,” tutup Erni.
