Hutama Karya Mulai Bangun Kawasan Yudikatif dan Legislatif di IKN

Konstruksi Media – PT Hutama Karya (Persero) resmi menandatangani kontrak pembangunan kawasan Lembaga Yudikatif dan Lembaga Legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menandai langkah strategis perseroan dalam membentuk wajah pusat pemerintahan baru Indonesia.

Proyek ini mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) dan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dua institusi negara yang akan menjadi simbol tata pemerintahan modern di IKN.

Di kawasan yudikatif, Hutama Karya akan membangun Gedung MA yang terintegrasi dengan Plaza Keadilan, sebuah ruang publik yang dirancang untuk merefleksikan nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan akses terhadap keadilan.

Sebagaimana dikutip laman IG Hutama Karya, area ini akan menjadi titik temu antara fungsi kelembagaan dan ruang sosial, menghadirkan fasilitas publik yang tetap mencerminkan wibawa lembaga peradilan.

Sementara itu, pada kawasan legislatif, pembangunan mencakup Gedung MPR, museum, masjid, serta area pendukung lainnya. Seluruh elemen ini akan terhubung langsung dengan Plaza Demokrasi, ruang publik yang mewadahi semangat permusyawaratan dan partisipasi masyarakat.

Integrasi antar-fasilitas dirancang untuk memperkuat fungsi kelembagaan sekaligus memperkaya ruang interaksi publik.

Kedua kawasan tersebut mengusung konsep arsitektur Modern Nusantara dengan menggabungkan efisiensi ruang, prinsip keberlanjutan, serta identitas budaya melalui penerapan elemen Wastra Nusantara.

Fitur ramah lingkungan seperti sky garden, penggunaan photovoltaic, hingga sistem rainwater harvesting turut diterapkan sebagai bagian dari komitmen menuju kawasan pemerintahan nol emisi.

Proyek ini sekaligus menegaskan peran Hutama Karya sebagai salah satu BUMN konstruksi yang berkontribusi langsung dalam pembangunan infrastruktur strategis di IKN. Dengan pendekatan desain dan konstruksi berkelanjutan, proyek ini diharapkan menjadi model pembangunan institusi negara yang futuristik namun tetap berakar pada nilai kebudayaan Indonesia.

Baca Juga :

Basuki Sambut JUBH dan 10 Perusahaan Jepang di IKN: Sinyal Investasi Makin Kuat?

Hutama Karya Jawab Tuntutan Transparansi di Hadapan KIP, Ini Paparannya