“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kami ingin menjadikan Kementerian ini sebagai lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Pesan ini harus sampai kepada masyarakat, dan kami melantik pejabat yang memiliki kompetensi, termasuk penunjukan Inspektur Jenderal dari Kejaksaan Agung,” ujar Maruarar.
Selain itu, Kementerian PKP juga menggandeng Bappenas untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di lapangan dapat berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran. Anggaran program perumahan untuk tahun 2025 hanya sekitar Rp 5 triliun, namun dengan target pembangunan yang cukup tinggi.
“Kami perlu menggandeng Bappenas karena dengan dana yang terbatas, kami memerlukan perencanaan yang matang dan simulasi pembiayaan perumahan. DIPA Kementerian PKP hanya sekitar Rp 5 triliun, namun kami harus mendorong pembangunan 3 juta unit rumah. Kami juga membutuhkan dukungan Satgas Perumahan untuk menarik investor asing agar berpartisipasi dalam Program 3 Juta Rumah,” jelasnya.
Pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP dilaksanakan mulai pukul 13.30 WIB di Ruang Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Menteri PKP sebagai Inspektur Upacara.
Selanjutnya, dilakukan pembacaan petikan surat keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengambilan sumpah jabatan oleh Inspektur Upacara, serta pengukuhan oleh rohaniwan. Para pejabat yang dilantik kemudian menandatangani berita acara pengangkatan sumpah jabatan yang disaksikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.
Di akhir acara, para pejabat yang dilantik bersama-sama membacakan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H., S.I.K., M.Hum, dan kemudian menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh Menteri PKP. (***)
