Hadiri Rakernas HPFP 2025, Wamen Diana: Jafung Permukiman Ujung Tombak Pembangunan Infrastruktur Nasional

Konstruksi Media – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan peran strategis pejabat fungsional permukiman sebagai garda terdepan pembangunan infrastruktur nasional. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pejabat Fungsional Permukiman (HPFP) di Pendopo Kementerian PU, Kamis (22/5/2025).

“Jabatan fungsional ini merupakan ujung tombak pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Jika pusat bertugas merancang dan menganggarkan, maka pelaksanaannya dilakukan oleh para jafung di daerah. Maka dari itu, mereka harus memahami kebutuhan lapangan dan bertindak tepat,” ujar Wamen Diana dalam sambutannya.

Ia berharap Rakernas HPFP 2025 dapat membangun fondasi kuat bagi sinergi dan profesionalisme pejabat fungsional permukiman, sehingga mampu terus meningkatkan kompetensi dan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

“Meskipun tahun ini kita menghadapi efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Bahkan kini kami mendukung pembangunan madrasah, Sekolah Rakyat, serta infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis seperti dapur. Pembangunan dapur ini tidak boleh sembarangan; harus memperhatikan aspek air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah,” imbuhnya.

Lebih jauh, Wamen Diana menekankan pentingnya peran HPFP dalam memperkuat kapasitas para anggota dan memperluas jangkauan hingga ke daerah tertinggal dan kepulauan kecil. Organisasi ini juga didorong untuk menjadi forum strategis kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun permukiman yang layak dan sehat.

Baca juga: Wamen Diana terima Kunjungan Ikatan Arsitek Indonesia, Perkuat Tata Kelola Arsitek

“Pejabat fungsional permukiman bukan sekadar pelaksana teknis. Mereka adalah penggerak utama untuk menciptakan lingkungan permukiman yang manusiawi dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dengan mengedepankan integritas, inovasi, dan profesionalisme,” tegasnya.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana menyatakan bahwa HPFP merupakan simbol eksistensi pejabat fungsional permukiman yang semakin diakui dan dibutuhkan dalam pembangunan nasional.

“Kami sangat berharap kontribusi para jafung untuk mendukung pelaksanaan tugas secara profesional. Pekerjaan kita masih banyak, dan peran mereka sangat penting dalam mencapai target permukiman berkelanjutan,” ujar Dewi.

HPFP merupakan organisasi berbadan hukum yang menaungi Pejabat Fungsional Penata Kelola/Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman serta Penata Kelola/Laksana Penyehatan Lingkungan. Rakernas 2025 mengusung tema “Membangun Fondasi Kuat untuk Sinergi dan Profesionalisme Pejabat Fungsional Permukiman.”

Dalam agenda Rakernas kali ini, turut dikukuhkan 12 Dewan Pengurus Daerah (DPD) baru, terdiri dari enam DPD yang dikukuhkan secara luring yakni dari Provinsi Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, serta enam DPD lain secara daring, yaitu dari Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Jambi, Banten, dan Aceh. (***)