Hadiri Munas INTAKINDO, Ini Pesan Sekjen Kementerian PUPR
Saya menaruh harapan besar kepada INTAKINDO untuk peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga ahli konstruksi di Indonesia.
Konstruksi Media – Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-V bertempat di Hotel Grand Boutique Kemayoran, Jakarta, Sabtu, (11/6/2022).
Mengangkat tema “Penguatan Peran Asosiasi Profesi dan Peningkatan Profesionalisme Anggota Dalam Menghadapi Perubahan Regulasi & Teknologi” INTAKINDO terus berkomitmen untuk menjadi wadah bagi para tenaga ahli konstruksi yang berkompeten di dalam negeri.
Munas INTAKINDO tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, Ahli Utama Pembina Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Putut Maharyudi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Indro Pantja Pramodo, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Taufiq Widjoyono, Pengurus LPJK Prof. Manlian Simanjuntak, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Aldo Tobing dan lainnya.
Dalam sambutannya, Muhammad Zainal Fatah mengungkapkan pertemuan ini bukan hanya sekadar kewajiban organisasi untuk melaksanakannya Munas. Akan tetapi forum ini menjadi silaturahmi para anggota organisasi yang dihadirkan 34 provinsi di Indonesia.
“Hakekat dari munas ini yaitu menunjukkan kepada semua anggota, masyarakat, stakeholder bahwa organisasi INTAKINDO terus bergerak, bergerak untuk mencapai yang diinginkannya,” ungkap Muhammad Zainal, Sabtu, (11/6/2022).
Ia mengemukakan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2024. Di antaranya :
Pertama adalah pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) akan menjadi prioritas utama.
“Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang talent-talent global untum bekerja sama dengan pemerintah. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” katanya.
Kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, juga infrastruktur yang mempermudah akses ke kawasan wisata. Sehingga dapat mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, menyederhanakan regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi akan dilakukan secara besar-besaran.
“Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas. Eselonisasi harus disederhanakan” paparnya.
Baca Juga : Ditjen Bina Konstruksi PUPR Gelar Pelatihan Jasa Konstruksi Bersama SIG
Dan kelima yakni transformasi ekonomi. Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 2020-2024 dibutuhkan keterpaduan perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah dilaksanakan dengan berdasarkan pada kebijakan nasional, kebijakan pembangunan sektoral kementerian/lembaga lain, pembangunan daerah, potensi wilayah, potensi pendanaan, dan agenda internasional.
Kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, organisasi, asosiasi dan stakeholder juga dibutuhkan demi kelangsungan pembangunan infrastruktur yang berjalan.
“Kita yang hadir tentu sangat menyadari bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai salah satu strategi mewujudkan visi Indonesia maju, tidak mungkin tanpa adanya SDM konstruksi yang berkompeten pembangunan infrastruktur dapat terselesaikan,” imbuhnya.
“SDM Konstruksi adalah sebuah keniscayaan dalam pembangunan di Indonesia,” sambung Zainal Fatah.
Untuk itu, lanjutnya, Kementerian PUPR mendorong INTAKINDO untuk dapat terus menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten di dalam pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung.
Ia menuturkan, pembangunan infrastruktur dinyatakan berhasil bukan hanya berdiri dengan kokoh yang menjadi kebanggaan untuk anak cucu kita nanti, tapi terpenting adalah ketepatan waktu, biaya, bermanfaat untuk pembangunan.
“Ekosistem yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik juga. Kita ingin tenaga ahli konstruksi Indonesia semakin profesional, untuk itu upaya-upaya meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi kami sangat mendukung hal tersebut. Bagaimanapun juga INTAKINDO perlu kita dorong dalam meningkatkan tenaga konstruksi dan memastikan para anggota secara aktif melakukan pengembangan keprofesian,” bebernya.
Sementara, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yudha Mediawan menambahkan tujuh agenda pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintah yakni :
Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Keenam, membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Serta ketujuh, meningkatkan stabilitas politik hukum, hak asasi manusia dan transformasi pelayanan publik.
“INTAKINDO ini organisasi mitra strategis Mementerian PUPR, terlebih dalam pembangunan di IKN (Ibu Kota Nusantara) yang membutuhkan lebih dari 200 ribu tenaga kerja konstruksi. Tentunya sangat dibutuhkan adanya tenaga ahli konstruksi yang berkompeten agar pembangunan IKN dapat berlangsung dengan baik,” ungkapnya.
Untuk itu, Kementerian PUPR berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas daya saing tenaga kerja konstruksi.
“Saya tidak ingin lagi ada hambatan soal regulasi, karena regulasi ini kita yang buat, jangan menjadi penghambat (dalam pembangunan),” paparnya.
Lebih jauh, Muhammad Zainal mengungkapkan, pemerintah memastikan seluruh pembangunan dapat terselesaikan hingga 2023, paling akhir hingga 2024.
“Karena di masa akhir kabinet pemerintahan tidak ingin ada pembangunan infrastruktur yang mangkrak,” tutupnya.
Maka dari itu, Kementerian PUPR terus memberikan kemudahan dalam berbagai bentuk seperti regulasi dan memberikan pelayanan yang baik.
Kemudahan itu akan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dan kualitas yang jauh lebih baik.
“Saya ingin mengingatkan, amanat UU nomor 2 tabun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pemerintah diberikan tugas untuk menata kelola jasa konstruksi yang baik. Tata kelola yang kita rubah ini, kita ingin memastikan semua berjalan dengan baik. Selain itu, UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saya menaruh harapan besar kepada INTAKINDO sebagai peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga ahli konstruksi di Indonesia,” tutupnya.
Baca Artikel Selanjutnya :
