GRP Dukung YKAN Gelar Wicara untuk Mendorong Pengelolaan Hutan Lestari
Konstruksi Media – Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mengadakan kegiatan gelar wicara dalam sesi Thought Leadership Forum (TLF) bersama dengan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia serta beberapa pemangku kepentingan terkait lainnya. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi ajang penting dalam upaya menjaga keberlanjutan hutan Indonesia dan mencapai target FOLU Net Sink 2030.
Acara ini juga melibatkan beberapa perusahaan yang peduli terhadap masalah lingkungan, salah satunya adalah PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP). Kontribusi dilakukan oleh GRP karena GRP melihat adanya keselarasan visi dengan YKAN, yang mendedikasikan untuk mempromosikan praktik-praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ini adalah salah satu aspek yang sejalan dengan tujuan perusahaan, yang tidak hanya mencakup pertumbuhan bisnis yang sehat, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kuat.
GM Corporate Planning and Sustainability GRP Sheren Omega menjelaskan, “Salah satu pilar inti ESG (Environment, Social, and Governance) yang dipegang teguh oleh GRP adalah ‘Berkontribusi pada Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab.’ Melalui dukungan kami terhadap kegiatan gelar wicara ini, kami berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan alam dan mendukung langkah-langkah aktif dalam pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.” ujar Sheren.
YKAN sebagai organisasi nirlaba berbasis ilmiah berkomitmen melindungi wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Melalui pendekatan non konfrontatif dan mengedepankan kemitraan, YKAN mendukung pengelolaan hutan termasuk wilayah hutan produksi secara berkelanjutan sebagai bentuk dukungan pada pencapaian target FOLU Net Sink 2030.
“YKAN berupaya untuk mendorong penerapan PHPL dengan mengembangkan peranti yang mendukung praktik rendah emisi salah satunya lewat pengenalan metodologi Reduced Impact Logging-for Climate Change Mitigation (RIL-C) yang berpotensi mengurangi emisi karbon dari kegiatan pemanenan kayu hingga 40%” ungkap Ruslandi, Direktur Program Terestrial YKAN. Kini 27 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) juga didampingi melalui pemberian dukungan teknis. Salah satunya juga pendampingan akan intensif dilakukan kepada PT Wana Bakti Persada Utama (WBPU) dalam mengelola 44.402 hektare wilayah konsesi PBPH di Kalimantan Timur.
Pada tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah mencanangkan kebijakan Multiusaha Kehutanan (MUK) sebagai langkah krusial untuk mendorong pengelolaan hutan yang lestari. MUK menjadi skema yang mendukung peningkatan nilai ekonomi hutan, terutama nilai jasa lingkungan, dan memberi kesempatan lebih besar bagi perusahaan dan masyarakat untuk bekerja sama guna mendorong pengelolaan hutan secara lestari.
Dengan menerapkan model bisnis berkelanjutan, pemegang PBPH berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi area bernilai konservasi tinggi dan keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat ekonomi untuk perusahaan dan masyarakat di sekitarnya.
