Konstruksi Media – Satgas Perumahan menargetkan pelaksanaan groundbreaking proyek rumah hasil investasi dari Qatar dapat dimulai pada Mei 2025. Proyek ini merupakan bagian dari program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyurati investor dari Qatar untuk segera melengkapi persyaratan formal dan meningkatkan status nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) yang telah diteken di Istana Merdeka pada Januari lalu menjadi kontrak kerja sama resmi.
“Yang di Istana itu baru MoU, belum ada legal binding,” kata Bonny kepada wartawan di Menara Mandiri, Jakarta, Kamis, 17 April 2025. “Mereka harus naikkan MoU itu menjadi kontrak.”
Untuk menuju kontrak kerja sama, Qatar diminta memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah membuka kantor perwakilan di Indonesia. Setelah kontrak ditandatangani, pemerintah akan memfasilitasi kebutuhan Qatar, termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan.
“Setelah rumah dibangun, asetnya akan dikelola oleh negara. Negara bertugas menyiapkan lahannya,” lanjut Bonny.
Proyek pembangunan tahap awal direncanakan memanfaatkan lahan eks Kompleks Perumahan DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Lahan tersebut saat ini tengah dalam proses pelimpahan dari Sekretariat DPR kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut nilai investasi dari Qatar untuk proyek ini berkisar antara US$18 miliar hingga US$19 miliar. Ia juga sebelumnya menyampaikan bahwa groundbreaking proyek direncanakan tak lama setelah Idulfitri.
“Proyek pertama direncanakan dimulai bulan April setelah Lebaran,” kata Hashim pada Rabu, 26 Februari 2025.
Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menuturkan bahwa terdapat sekitar 20 hektare lahan yang tersedia di bekas kawasan perumahan DPR Kalibata. Lahan tersebut cukup untuk membangun sekitar 20 ribu unit rumah susun sederhana milik (rusunami).
“Totalnya sekitar 24 hektare, tapi 4 hektare terpisah karena dibatasi rel kereta. Potensinya bisa untuk 20 ribuan unit,” jelas Fahri dalam sebuah diskusi di Kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Februari 2025.
Terkait harga rumah, Fahri menyebut bahwa pemerintah masih melakukan penghitungan dan negosiasi biaya konstruksi. Namun ia menegaskan, harga rumah akan dibuat terjangkau karena menggunakan lahan milik negara dan tidak ditujukan untuk meraup keuntungan.
“Pemerintah tidak mencari untung dari tanah. Keuntungannya justru ketika rakyat bisa tinggal layak di situ,” tegas Fahri. (***)
