Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membedah serta meningkatkan kualitas 1.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Bengkulu melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program BSPS tersebut dilaksanakan di delapan kabupaten dengan anggaran mencapai Rp 20 Miliar.
“Kami siap untuk mendorong Program BSPS di Provinsi Bengkulu dengan target 1.000 rumah tidak layak huni,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta beberapa waktu lalu.
Program BSPS, kata Khalawi, sangat dibutuhkan oleh masyarakat terlebih di masa pandemi sekarang ini agar terhindar dari paparan Covid-19. Sehingga, kondisi kesehatan masyarakat bisa lebih terjaga dan membuat lingkungan menjadi lebih baik dengan adanya rumah layak huni.
- KAI Boyong Tiga Penghargaan di IQEF 2024
- PII Hadiri CAFEO42 Insinyur se-ASEAN di Malaysia
- Selamat, Boegar Terpilih Kembali Jadi Ketum IAI 2024-2027
Khalawi menjelaskan, dalam melaksanakan Program BSPS, pihaknya juga menerjunkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertugas mendampingi masyarakat. Sehingga, penggunaan anggaran Program BSPS akan terpantau dengan baik dan kualitas bangunan juga lebih kuat serta memiliki konstruksi yang baik.
“Total anggaran yang kami salurkan untuk Program BSPS di Provinsi Bengkulu sebanyak Rp 20 Miliar. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa terdata dengan baik,” ucap Khalawi.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Wilayah Sumatera IV Tambat Yulis didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu Faizal Rozi menambahkan, pihaknya melaksanakan Program BSPS di delapan kabupaten di Provinsi Bengkulu tahun ini. Adapun lokasi penyalurannya antara lain di Kabupaten Bengkulu Selatan (130 unit), Kabupaten Bengkulu Tengah (160 unit), Kabupaten Bengkulu Utara (120 unit).
Kemudian, di Kabupaten Kaur (120 unit), Kabupaten Kepahiang (194 unit), Kabupaten Muko-Muko (50 unit), Kabupaten Rejang Lebong (110 unit) dan Kabupaten Seluma (116 unit).
Tambat juga berharap masyarakat bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan bergotong royong dan saling membantu.Sehingga, hal tersebut bisa berdampak positif ke depannya.
“Kami berharap masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ini dengan bergotong royong dan saling membantu antar masyarakat. Pemda pun bisa melakukan program serupa sehingga lebih banyak masyarakat yang terbantu sehingga wilayahnya bisa bebas dari RTLH,” ujarnya.
