Konstruksi Media – Menteri PANRB Rini Widyantini meninjau sejumlah fasilitas strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN) guna memastikan kesiapan infrastruktur dan kenyamanan aparatur sipil negara (ASN) yang akan bertugas di ibu kota baru.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah RSUP IKN. Rumah sakit ini memiliki 10 lantai dengan kapasitas sekitar 250 tempat tidur serta layanan unggulan di bidang jantung dan stroke. Fasilitas kesehatan tersebut mengusung konsep smart hospital dengan dukungan teknologi medis mutakhir seperti CT-Scan 512 Slice, Hybrid Cathlab, dan MRI 3 Tesla.
Kehadiran RSUP IKN menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem layanan publik di IKN, khususnya bagi ASN dan masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan tersebut. Dengan sistem berbasis digital dan peralatan canggih, rumah sakit ini diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, presisi, dan terintegrasi.
Selain fasilitas kesehatan, Rini dan jajaran turut meninjau empat gedung Kantor Kementerian Koordinator di kawasan inti pemerintahan. Gedung perkantoran ini dirancang sebagai sharing office untuk mendukung pemindahan ASN dari berbagai instansi pusat. Pembangunannya telah rampung pada periode 2024–2025 dengan mengusung konsep green building.
Kompleks perkantoran tersebut dilengkapi multifunction hall, jembatan 2nd walkway, area parkir terintegrasi, serta desain bangunan yang menyatu dengan alam sesuai konsep forest city. Pembangunan infrastruktur ini menjadi prioritas dalam mendukung transformasi IKN sebagai pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan.
Baca juga: Pemilik Roti’O Jemmy Wantono Bangun D’Prima Hotel di IKN, Investasi Rp100 Miliar
Rini menegaskan bahwa kunci keberhasilan IKN tidak hanya terletak pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kolaborasi dan penerapan digital governance. Menurutnya, digitalisasi akan menjadi tulang punggung tata kelola pemerintahan masa depan.
“Inti dari digital governance itu adalah berkolaborasi. IKN bukan sekadar memindahkan ibu kota, tetapi menemukan cara baru dalam birokrasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Rini.
Ia juga menaruh perhatian pada kesiapan talenta ASN yang akan bertugas di IKN. Transformasi birokrasi, lanjutnya, membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif dan memahami perkembangan teknologi digital.
Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan fasilitas ASN di IKN siap digunakan sekaligus mendorong percepatan implementasi digital governance IKN sebagai fondasi pemerintahan masa depan yang transparan, efektif, dan kolaboratif. (***)
HUBUNGI KAMI 