Fahri Hamzah Usul Skema Potong Gaji untuk Cicilan Rumah Buruh, Ini Alasannya
Skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan APBN
Konstruksi Media – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan skema pembiayaan perumahan pekerja melalui mekanisme attachment of earnings atau potong gaji langsung untuk pembayaran cicilan rumah. Skema ini, menurutnya, dapat menjadi alternatif pembiayaan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau ada kesepakatan antara pengusaha, pekerja, dan pihak-pihak terkait tanpa melibatkan negara secara langsung, maka gaji pekerja bisa menjadi jaminan pengadaan rumah,” ujar Fahri saat ditemui di kantornya, Rabu (9/7/2025).
Usulan ini sebelumnya ia sampaikan dalam sebuah diskusi publik. Meski belum dibahas secara resmi di kementerian, Fahri menilai skema ini bisa dijalankan jika seluruh pihak sepakat, termasuk dengan dukungan dari BUMN.
Melalui skema attachment earning, perusahaan memotong langsung gaji karyawan untuk dibayarkan ke bank penyedia KPR. Bank kemudian menyalurkan dana ke pengembang, sehingga pekerja bisa memperoleh rumah tanpa melalui proses kredit yang rumit.
“Model ini tidak bergantung pada fasilitas negara, tapi tetap memberikan kepastian kepada pekerja, manajemen, bank, dan pengembang,” jelas Fahri.
Menurutnya, apabila berhasil diterapkan luas, skema ini dapat melahirkan gerakan nasional perumahan pekerja berbasis kolaborasi industri, perbankan, dan pengembang, tanpa intervensi fiskal.
Baca juga: Duh! Ukuran Rumah Subsidi Diperkecil jadi 18 Meter Persegi, Begini Kata Wamen Fahri
“Kita ingin membangun klaster-klaster perumahan buruh di kawasan industri secara mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah siap mendukung dengan regulasi teknis yang menjamin kepastian hukum,” tambahnya.
Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang, menjelaskan bahwa skema ini akan diuji coba pertama kali di perusahaan PT Ekstrana di kawasan industri Cikande, Banten. Perusahaan tersebut telah berkomitmen membantu 350 pekerja yang belum memiliki rumah.
“Manajemen diberi kuasa memotong gaji dan langsung menyetorkannya ke bank, seperti BTN. Karena pembayaran dijamin oleh perusahaan, bank tidak perlu lagi menilai kelayakan kredit secara konvensional,” terang Bonny.
Dalam sosialisasi, seluruh pegawai menyatakan kesediaan dipotong gajinya selama lima tahun untuk mencicil rumah.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, Bonny menyebut proyek ini akan melibatkan ekosistem perumahan dari sektor swasta dan BUMN, termasuk Semen Indonesia Gresik (SIG) dan Krakatau Steel sebagai penyedia bahan bangunan.
Pemerintah dan pengembang juga tengah menyiapkan opsi lahan murah atau hibah dari swasta maupun masyarakat, selama masih dalam radius terjangkau dari kawasan industri. (***)
