Konstruksi Media — Perjalanan lebih dari empat dekade BSD City tidak hanya merekam pertumbuhan sebuah kawasan hunian, tetapi juga menyimpan pelajaran penting tentang bagaimana sebuah kota dirancang, dibangun, dan dikelola dalam rentang waktu panjang. Di tengah kembali menguatnya wacana pembangunan kota-kota baru di Indonesia, pengalaman BSD City menjadi rujukan yang relevan untuk dibaca ulang secara kritis.
Dalam rangka refleksi tersebut, The HUD Institute melakukan kunjungan lapangan ke BSD City untuk mempelajari praktik perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan salah satu kota mandiri terbesar di Indonesia. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya membaca ulang pengalaman pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia dari perspektif tata ruang, sosial, dan kelembagaan.
Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, menilai BSD City merupakan salah satu pionir kota mandiri di Indonesia yang sejak awal dirancang dengan pendekatan tata ruang makro dan keterhubungan regional.
“BSD City tidak lahir sebagai proyek properti biasa. Kawasan ini disiapkan sebagai bagian dari sistem perkotaan Jabodetabek melalui Rencana Umum Tata Ruang dan rencana kawasan Serpong. Sejak awal sudah ada kesadaran bahwa kota tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terhubung dengan wilayah sekitarnya,” ujar Zulfi.
Ia mengingatkan, banyak kota baru saat ini justru tumbuh tanpa kerangka perencanaan regional yang kuat. Dampaknya terlihat pada meningkatnya kemacetan, ketimpangan akses layanan, hingga fragmentasi sosial antarwilayah.
Kota yang Tumbuh Bertahap
Pada fase awal pembangunannya, BSD City tidak hanya menghadirkan perumahan, tetapi juga fasilitas sosial dasar seperti sekolah lintas agama, pasar tradisional, terminal angkutan, kawasan industri, hingga ruang terbuka hijau. Menurut Zulfi, pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa kota bukan sekadar kumpulan bangunan.
“Kota adalah ruang hidup. Ia harus menyediakan tempat belajar, bekerja, berinteraksi, dan tumbuh bersama. BSD City mencoba memenuhi fungsi-fungsi itu sejak awal, meskipun tentu tidak sempurna,” ujarnya.
Krisis moneter 1998 menjadi salah satu ujian terbesar dalam perjalanan BSD City. Perubahan struktur kepemilikan dan arah pengembangan kala itu menunjukkan bahwa kota mandiri juga rentan terhadap gejolak ekonomi makro.
“Krisis mengajarkan bahwa membangun kota memerlukan ketahanan finansial jangka panjang, bukan hanya strategi penjualan jangka pendek,” kata Zulfi.
Menurutnya, salah satu pelajaran penting dari pengalaman BSD City adalah sensitivitas rencana tapak terhadap perubahan selera pasar dan daya beli masyarakat.
“Jika perencanaan terlalu kaku dan berskala sangat besar, kota akan sulit beradaptasi. BSD City memberi contoh mengapa kemudian pemerintah daerah membatasi pengesahan rencana tapak dalam skala lebih kecil, agar pertumbuhan kota bisa berlangsung bertahap dan responsif,” ujarnya.
Relevan untuk Agenda Pembangunan Hari Ini
Zulfi juga menyoroti kebijakan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), serta tumbuhnya pengelolaan lingkungan berbasis swadaya warga melalui RT/RW sebagai inovasi sosial yang jarang dibahas.
Baca juga: Paramount, Sinarmas dan Sumarecon Resmikan Jalan Penghubung BSD City-Gading Serpong
“Ini bukan sekadar soal teknis pengelolaan lingkungan, tetapi tentang membangun rasa memiliki. Ketika warga terlibat langsung, kota tidak lagi diperlakukan sebagai produk, melainkan sebagai rumah bersama,” katanya.
Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya menekan biaya pengelolaan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan keberlanjutan komunitas.
Refleksi lebih dari 40 tahun BSD City, lanjut Zulfi, menjadi sangat relevan ketika pemerintah kembali mendorong pembangunan besar-besaran sektor perumahan.
“Kita tidak boleh mengulang pola lama: membangun rumah tanpa membangun kota. Rumah tanpa ekosistem sosial hanya akan menciptakan kawasan tidur,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan kota harus dipahami sebagai proses jangka panjang.
“Kota bukan proyek lima tahunan. Ia hidup puluhan, bahkan ratusan tahun. BSD City mengajarkan bahwa keberlanjutan kota sangat ditentukan oleh tata kelola, bukan semata desain awal,” tutup Zulfi.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronnv A. Hutahavan, menegaskan bahwa pembangunan kawasan seperti BSD City menunjukkan infrastruktur tidak hanya soal konektivitas dan bangunan fisik.
“Infrastruktur harus mampu meningkatkan livelihood masyarakat secara nyata dan inklusif. Pemerintah saat ini tengah menyusun regulasi Transit Oriented Development sebagai payung hukum kolaborasi lintas sektor, agar sinergi tidak berhenti pada jargon, tetapi terwujud dalam peran dan target yang konkret,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah memiliki tugas untuk memastikan visi besar pembangunan diturunkan menjadi execution plan yang berdampak, termasuk memastikan kampung-kampung di sekitar kawasan tidak tertinggal serta hak masyarakat melalui program CSR terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.
Sementara itu, Senior Vice President of Corporate Affairs Sinar Mas Land, Panji Himawan, mengapresiasi kunjungan dan refleksi yang dilakukan The HUD Institute.
“BSD City dibangun tidak hanya dengan fokus pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada pembentukan ekosistem sosial, tata kelola, dan keberlanjutan lingkungan agar tetap relevan lintas generasi. Diskusi bersama HUD Institute menjadi pengingat bahwa keberhasilan kota tidak hanya diukur dari skala pembangunan, tetapi dari kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan tata kelolanya,” ujarnya. (***)
HUBUNGI KAMI 