Dukung Ketahanan Pangan dan Iklim: DPR Setujui Pagu Kementerian PU tahun 2026 Rp70,86 Triliun
Dengan struktur anggaran yang mengedepankan prinsip green infrastructure dan inklusivitas sosial.
Konstruksi Media — Komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim kembali dikuatkan. Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp70,86 triliun.
Persetujuan ini ditetapkan dalam Rapat Kerja bersama antara DPR RI dan Kementerian PU serta mitra kerja lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, (10/7/2025).
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa struktur anggaran 2026 akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah, ketahanan pangan, serta adaptasi terhadap risiko bencana.
“Arahan Presiden Prabowo Subianto jelas, sejak 2025 kita harus menuju swasembada pangan. Maka kami fokus memperkuat jaringan irigasi dan infrastruktur pendukung lainnya,” terang Menteri Dody.
Dari total pagu tersebut, sebanyak Rp31,80 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga. Anggaran ini mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 152 km, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan 1.113 km, penguatan jembatan sepanjang 29.241 meter, serta pengembangan flyover, underpass, dan jalan tol sepanjang total 26,54 km.
Seluruhnya diharapkan menggunakan pendekatan hijau dan ramah lingkungan dalam konstruksinya.
Di sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU menganggarkan Rp20,51 triliun. Dana ini akan digunakan untuk rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi hingga 17.000 hektare, pengendalian banjir sepanjang 16 km, pengamanan pantai 4 km, penyediaan air baku, dan pembangunan 15 bendungan.
Program ini menjadi bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim nasional sekaligus menjamin ketahanan air dan pangan di masa depan.
Sementara itu, di bidang Cipta Karya, pagu sebesar Rp4,11 triliun akan diarahkan untuk perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM), sambungan rumah (SR) ramah lingkungan, pengolahan air limbah untuk 400 kepala keluarga, serta pembangunan gedung dengan prinsip green building.
Untuk Prasarana Strategis, sebesar Rp13,53 triliun akan digunakan untuk pengembangan fasilitas pendidikan seperti madrasah, sekolah rakyat, dan perguruan tinggi, termasuk infrastruktur sosial dan budaya. Pendekatan pembangunan menyeluruh ini mengedepankan prinsip inklusif dan keberlanjutan sosial.
Adapun Rp910 miliar dialokasikan untuk mendukung kebutuhan manajerial, termasuk gaji pegawai dan operasional kantor.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dody menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI atas dukungannya. “Kami sangat menghargai arahan Komisi V, termasuk keberlanjutan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan Padat Karya yang akan tetap kami pertahankan meskipun anggaran masih terbatas,” ungkapnya.
Menteri Dody menambahkan bahwa Kementerian PU masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp68,88 triliun untuk mendukung keberlanjutan program teknis dan manajemen di tahun 2026. Termasuk di dalamnya penguatan program padat karya yang memberi manfaat langsung ke masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi hijau dan pemulihan lingkungan.
Dengan struktur anggaran yang mengedepankan prinsip green infrastructure dan inklusivitas sosial, Kementerian PU menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan nasional yang bukan hanya merata, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.
